MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah mewajibkan semua pengguna jalan tol untuk melakukan transaksi secara nontunai menggunakan uang elektronik di semua gerbang tol di Indonesia. Banyak pihak yang ikut mendukung program ini, di antaranya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang sudah menyatakan kesiapannya.
Baca juga: Transaksi Nontunai di Jalan Tol Ditargetkan 100%, GTO Jasa Marga Sudah Capai 47%
Kepala BPJT Herry TZ mengatakan pihaknya sangat siap mendukung program ini untuk dapat terealisasi 100% hingga Oktober 2017. Dengan mendukung program ini juga tidak akan mengurangi ataupun mem-PHK karyawan. Sehingga nantinya karyawan yang ada akan dilatih lagi untuk bisa mengerjakan bagian lainnya.
"Itu kan dari awal enggak ada PHK. Bisnis industri jalan tol ada ruang lain diperhatikan. Di bisnis proses masih banyak yang membutuhkan tentu dengan pelatihan," ungkapnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Menurutnya, karyawan masih akan tetap dibutuhkan terutama untuk mengatur kendaraan angkutan berat seperti truk dan lainnya. Selain itu, karyawan juga akan bekerja untuk merawat jalan tol dan juga keperluan di kantor.
Baca juga: Wah! Ada 3 Bank Baru Ikut Sediakan Uang Elektronik untuk Bayar Tol
"Di gerbang pun untuk angkutan berat masih harus dipandu, tetap ada, pemeliharaan operasi IT, back office, ada jalan tol baru, harusnya tidak ada PHK. Tolnya bisa tanpa PHK. Kesepakatan Gubernur BI (Agus Martowardojo) dan Pak Menteri (Basuki Hadimuljono), ini yang dijaga," jelasnya.
Menurutnya, jika pun nantinya harus melakukan efisiensi, kedua belah pihak harus sepakat karena akan dirundingkan mengenai keahlian masing-masing.
"Efisien dengan syarat dua-duanya harus dicapai. Keahlian yang masih dibutuhkan, membantu angkutan berat yang manual. Klasifikasi, perawatan alat mana yang belum beroperasi dengan baik. Bagus pelayanan, banyak aktivitas yang harus dilakukan, nanti kita buat badan usaha untuk mendukung pelayanan operasi, mengecek alat reader, butuh berapa orang," tukasnya.
(Fakhri Rezy)