MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kepemilikan lahan atau tanah diyakini sebagai kunci persoalan mengenai kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin hingga Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64%.
"Benar-benar pekerjaan besar semuanya. Di Reforma Agraria benar-benar mengurusi pilar utamanya yaitu tanah, lahan. Kita yakin sumber utama kemiskinan di Indonesia adalah lahan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Baca juga: Reforma Agraria Gunakan Skema Klaster, Menko Darmin: Agar Produktivitasnya Makin Tinggi
Terkait itu, pemerintah saat ini tengah mendorong sertifikasi lahan. Pada 2017, ditargetkan sebanyak 5 juta. Harapannya, dengan semakin banyak lahan yang mendapatkan sertifikat tanah maka akan sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan inklusif keuangan.
Dengan masyarakat memperoleh sertifikat lahan maka itu dapat digunakan dalam mengakses produk jasa keuangan. Misalnya untuk mengajukan pinjaman di bank bagi masyarakat menengah bahwa untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Baca juga: Hore! Ada Reforma Agraria, Penerima Lahan Bakal Raih Kredit
"Saya tak bisa membayangkan masyarakat bawah punya sertifikat makin besar aksesnya di keuangan karena tanahnya nanti tersertifikasi, itu boleh saja kita punya KUR (Kredit Usaha Rakyat)," lanjut Darmin.
Apalagi, pemerintah juga saat ini tengah menimbang-nimbang untuk menurunkan suku bunga KUR. Sehingga sejalan pula dengan inklusif keuangan yang tujuannya untuk mendorong masyarakat yang selama ini tak punya akses di produk jasa keuangan untuk dapat menikmati produk jasa keuangan. Tentu hal itu akan lebih mudah dengan adanya sertifikat lahan sebagai jaminan.
Baca juga: Apa Kabar Perpres Reforma Agraria?
"Tahun ini bunganya masih 9%, tahun depan mau 7%. Tapi karena kita perlu melakukan rapat, karena realisasi penyaluran KUR baru 40% dari target. Harusnya sudah bisa di atas 50%," sebut Darmin.
(Rizkie Fauzian)