Konflik Pemerintah dan Freeport, Apindo: Masalahnya Hanya Kepastian

JAKARTA - Konflik antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) ternyata hingga kini belum juga usai. Hal tersebut pun ternyata mendapat tanggapan dari seluruh kalangan, tak terkecuali dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Apindo Muliawan Margadana mengatakan jika dilihat dari inti masalahnya, maka konflik masalah antara PT Freeport dengan Pemerintah adalah mengenai kepastian perusahaan yang sangat diperlukan. Jika pemerintah menyanggupi permintaan dari PTFI tentang kepastian tersebut maka masalah tersebut bisa segera berakhir.

Baca juga: Demo Freeport Ricuh, Menko Luhut: Itu Bukan Urusan Kita!

"Saya kira kedua belah pihak harus dilihat kepentingannya dan diakomodir sebaik mungkin. Karena pemerintah tentu punya posisi yang jelas terhadap Freeport ,sedangkan Freeport sebagai swasta juga sudah menanamkan nilai investasinya cukup tinggi. Sehingga kepastian perusahaan diperlukan sangat dibutuhkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

"Saya kira sepanjang kepastian perusahaan itu dijamin oleh pemerintah maka Freeport pasti bersedia ya," imbuhnya.

Baca juga: Freeport Bantah Sepakat Divestasi 51%, Menteri Jonan: Ini Syarat Kalau Mau Perpanjangan Kontrak!

Muliawan melanjutkan, kepastian terhadap perusahaan bukan hanya diminta oleh PTFI. Perusahaan tambang lainnya juga berharap pemerintah memberikan kepastian.terhadap perusahaan.

"Karena sebenarnya tidak hanya Freeport ya tapi seluruh perusahaan tambang mengharapkan itu," jelasnya.

Apalagi lanjut Muliawan, banyak perusahaan tambang yang sudah sangat besar menginvestasikan uangnya. Sedangkan pengembalian untuk perusahaan tambang ini tergolong cukup lama.

Baca juga: Harga Mati! Menko Luhut: Freeport Tak Bisa Berunding Soal Smelter dan Divestasi 51%

Sehingga banyak perusahaan tambang butuh kepastian. Jangan sampai di tengah jalan ada aturan yang berubah dan mengganggu perhitungan perusahaan tambang pada akhirnya.

"Ini long term investment jadi kita kalau investasi cukup besar sementara riternnya cukup lama. Jangan sampai ada perubahan kebijakan fiskal di tengah-tengah yang itu bisa menjungkir balikkan seluruh perhitungan dari awal," jelasnya.

(Rizkie Fauzian)