Catat! Pengaruhi Daya Saing, Skema Tarif Dinilai Lebih Baik Dibanding Kuota Impor

JAKARTA - Kebijakan impor dengan skema tarif lebih baik dibandingkan skema kuota. Sebab, skema tarif membuat pemerintah bisa mengendalikan harga dengan efektif.

“Target Presiden menginginkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia naik ke-40 dan di dalam EoDB ada indikator Trade Across Border. Terkait ini semua Kementerian dan Lembaga perlu berhati-hati dalam mengeluarkan regulasi termasuk Lartas karena sangat terkait dengan daya saing industri,” ujar Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari di Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Baca Juga: Pangkas Larangan Terbatas Jadi 19%, Izin Impor Akan di 1 Kementerian!

Skema tarif menjadikan persaingan harga lebih adil. Tarif impor bahan baku industri juga sebaiknya lebih rendah dibandingkan non-bahan baku. Pemerintah tetap bisa melindungi produsen bahan baku indutri lokal dengan menerapkan tarif impor dengan besaran tertentu. Sebaliknya, negara memperoleh pemasukan dari bea masuk tarif yang ditentukan.

Sejalan dengan Denni, Pakar Perpajakan Yustinus Prastowo dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa menyatakan sistem kuota rawan di manipulasi. “Sistem kuota rawan diperjualbelikan dan rawan rent seeker”, ujarnya.

Baca Juga: Mendag Heran Data BPS untuk Impor Sayur Capai USD127,93 Juta

Terkait impor, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengharapkan agar kebijakan perdagangan, khususnya peraturan lartas impor terkait sektor tembakau, dapat dirumuskan secara hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan menyesuaikan dengan realita di lapangan dimana pasokan tembakau domestik belum dapat mencukupi kebutuhan industri nasional.

Dikhawatirkan kebijakan yang tergesa-gesa akan berakibat buruk terhadap target pertumbuhan ekonomi mengingat kontribusi sektor tembakau nasional terhadap perekonomian dari sisi penerimaan pajak cukai sebesar Rp143 triliun, serapan tenaga kerja sekitar 6 juta orang, dan devisa ekspor yang mencapai USD468 juta

(Dani Jumadil Akhir)