Baca juga: Industri Jasa Keuangan Ditargetkan Salurkan Pembiayaan Rp717 Triliun, 24% Disumbang Pasar Modal
Dalam rapat sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam rapat tersebut, Sri meminta persetujuan penambahan anggaran untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tunai dan nontunai sekira Rp2,379 triliun. Adapun usulan anggaran diminta untuk PMN yang akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan untuk PT Djakarta Lloyd (Persero).
"Dalam RAPBNP 2017 kami minta persetujuan anggaran untuk PMN tunai kepada PT KAI Rp2 triliun dan PMN nontunai ke PT Djakarta Lloyd Rp379,3 miliar," ungkap.
Baca juga: Sebelum Umumkan Paket Kebijakan, Jokowi Hadiri Pencatatan Perdana KIK-EBA Mandiri JSMR01 di BEI
Selain itu, Menkeu menjelaskan meminta persetujuan setelah sebelumnya pada 12 Juli 2017, Badan Anggaran telah membahas dengan pemerintah dalam agenda asumsi dasar APBN-P 2017. Pembahasan juga melihat porsi pendapatan, defisit, dan postur pembiayaan RAPBN-P 2017.