Kadin Beberkan Masalah Transportasi, Salah Satunya Lahan Parkir!

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hari ini melakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas tentang sektor transportasi di Indonesia. Beberapa topik dibahas secara khusus dan menjadi sorotan dari Kadin.

Salah satu hal yang disoroti adalah belum diterbitkannya kebijakan angkutan umum untuk Jabodetabek. Hal ini merupakan permasalahan mendasar pada angkutan jalan.

Adapun penyebab belum terbitnya kebijakan tersebut adalah belum adanya undang-undang yang mengatur Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Ketiadaan kebijakan Sistranas menyebabkan kebijakan transportasi termasuk pembangunan infrastruktur dilakukan secara parsis.

Rancangan Undang-undang (RUU) Sistranas yang saat ini masuk Program Legisiasi Nasionai (Prolegnas) di DPR dan tengah disusun naskah akademiknya. Dalam aturan ini diusulkan agar memuat, antara lain revitalisasi angkutan umum, khususnya transportasi jaian sekaligus arah pengembangan dan penataan angkutan umum perkotaan.

“Hal ini untuk menjamin keberlangsungan usaha angkutan di jalan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Sementara itu, kondisi kereta api di Jabodetabek juga belum optimal. Panjang rel untuk KRL Jabodetabek dan proyek LRT hingga MRT yang tengah dibangun belum mencukupi dan menjangkau pusat-pusat aktivitas di Jabodetabek.

Persoalan lain pada moda transportasi adalah sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur kereta api dan masih banyak perlintasan sebidang. Tak hanya itu belum adanya lahan parkir kendaraan yang memadai bagi penumpang yang akan beralih menggunakan kereta api juga menjadi sorotan Kadin.