Instruksi Presiden Jokowi ke Menteri BUMN: Segera "Jual" Jalan Tol!

SEMARANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan proyek jalan tol baru dipercepat. Ia pun tidak mentolerir jika alasan pembangunan terhambat karena pembiayaan investasinya tidak ada.

Pasalnya, lanjut Presiden, pembiayaan investasi tidak hanya pinjaman bank, tapi banyak skim seperti menjalin kerjasama, obligasi, skema konsesi terbatas dan banyak lagi.

"Mengenai pembiayaan selama ini kecepatan dan pembiayaan tidak beriringan. Tapi sekarang model mencari modal kerja investasi banyak," ujar Presiden di Gerbang Tol Salatiga, Jawa Tengah, Senin (25/9/2017).

Baca juga:

Tol Salatiga Segera Diresmikan, Begini Foto Keindahannya!

Tol Trans Jawa Ditargetkan Sampai Banyuwangi pada 2019, Bagaimana Perkembangannya?

Terkait biaya investasi jalan tol, Jokowi juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera "menjual" investasi yang sudah jadi untuk kemudian mendapat modal kerja dan bisa digunakan dalam proyek lainnya.

"Kalau bisa jangan senang memiliki. Kalau barang jadi, tol jadi, segera di jual bukan dijual semua, tapi dijual dengan masa waktu misal 20 tahun. Nanti dapat uang bangun lagi di tempat lain, pulau lain. Tidak perlu memiliki, tapi itu kan tetap milik pemerintah RI," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah melakukan sekuritisasi aset pertama dalam bentuk pendapatan masa depan (future income) jalan Tol Jagorawi. Adapun produk yang diterbitkan yakni kontrak investasi kolektif beragun aset (KIK EBA) Mandiri JSMR01.

Baca juga:

Cek Proyek Tol Bawen-Salatiga, Jokowi Tinjau Tebing Setinggi 50 Meter

MANTAP! Jakarta-Surabaya Tersambung Tol di 2018

Menurut Presiden, dengan cara BUMN melakukan penjualan investasi yang baru jadi dengan masa konsesi sekian tahun maka pembangunan infastruktur lain bisa dipercepat. Jokowi menekankan, dijual bukan berarti dimiliki 100% oleh pihak lain, tapi setelah masa konsesi selesai akan kembali lagi pada negara.

"Jadi, dalam konsesi dengan limit waktu sudah ditentukan bisa 10 tahun, 20 tahun, tapi kecepatan membangun di tempat lain bisa dimiliki. Ini kerja yang harus dilakukan supaya infrastruktur bisa diselesaikan," ujarnya.

(Widi Agustian)