Program DP Rumah Rp0 Butuh Anggaran Besar, Langkah Anies-Sandi Mudah Diwujudkan

JAKARTA - Segala program Anies-Sandi yang disusun dan dibahas di DPRD juga harus didukung dengan penda patan dan biaya lainnya agar dapat terlaksana. Misalnya janji DP 0% atau 0 rupiah jika tetap dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 mengakibatkan kegiatan lain bakal tersingkir. 

“DP 0 rupiah rumah tidak bisa masuk pada anggaran 2018 karena anggarannya besar. Ini harus diatasi, kalau tidak program itu hanya jadi slogan saja,” ungkap pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah di Jakarta.

Baca Juga: Sandiaga: Ibu-Ibu di Singapura Cek Saham Sebelum ke Pasar Tradisional

Dia mengatakan, dengan kebijakan populis dan mempersatukan kepenting an masyarakat, janji-janji Anies-Sandi akan mudah diwu judkan. Guna menelurkan kebijakan populis itu, Anies-Sandi harus terjun langsung ke masyarakat lapisan bawah. “Kalau mau ya harus seperti itu. Kalau dia tidak mau turun dan hanya berkoar-koar di Balai Kota, sulit,” ungkapnya. 

Untuk mendukung program-programnya, menurut Trubus, Anies-Sandi mesti bisa membangun suasana kondusif di jajarannya dan DPRD mengingat fraksi pendukungnya di Dewan hanya dua partai, yakni PKS dan Gerindra.

Baca Juga: OK OCE Stock Center Ajak Masyarakat Saving Society Jadi Investment Society

Harapan serupa disampaikan pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna. Dia menilai tugas utama yang harus dilakukan Anies-Sandi memang mempersatukan warga DKI Jakarta yang masih susah move on pascapilkada beberapa waktu lalu.

Dia pun berharap Anies-Sandi bisa menjalin hubungan harmonis dengan rekan kerja DPRD agar program yang mereka kampanyekan sebelumnya bisa terealisasi. “Dengan gayanya Pak Anies yang santun mungkin bisa menjalin hubungan lebih erat. Tapi ingat, santun harus tegas, jangan justru malah terbawa,” ungkapnya. 

Baca Juga: OK OCE Stock Center, Bisa Raih Penghasilan Tambahan dari Pasar Modal

Tak kalah penting, kata Yayat, Anies-Sandi harus menyelesaikan permasalahan reklamasi dengan segera. Sebab Anies-Sandi harus memiliki dasar hukum yang pasti terlebih dahulu jika ingin tetap menghentikan proyek reklamasi. Reklamasi seperti di ketahui dibiayai swasta yang sudah banyak mengeluarkan biaya. Ini bisa dihentikan dengan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Kawasan Pantura Jakarta. Dengan demikian ketika menolak mesti bukan secara pribadi, tetapi melalui cara win win solution,” tegasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)