Mantap! Keamanan dan Kedaulatan Pangan Meningkat di 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA - Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah memasuki tiga tahun. Banyak pencapaian yang sudah diraih demi mewujudkan program prioritas dalam Nawacita.

Tercatat, di era Presiden Joko Widodo, kedaulatan pangan dicantumkan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Pada 2014, anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun. Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2% menjadi Rp103,1 triliun.

Komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya sampai pada memberikan pasokan produk pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan gizi (nutritionally adequate) dan aman (safe).

Baca Juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Menko Darmin Ungkap Fokus Tekan Kemiskinan hingga Pengangguran

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan sejak dirinya dilantik, Presiden Jokowi berpesan untuk mengubah pengawasan obat dan makan, perkuat sistem, dan berikan regulasi yang kuat apapun itu namanya bisa Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

“Akhirnya dalam perjalan waktu dalam satu tahun ini kami sudah diperkuat dengan adanya Inpres terkait peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan,” kata Penny dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Baca Juga: Menjabat 3 Tahun, Hambatan Regulasi Bikin Presiden Geli Sendiri

Penny menyampaikan hal ini dalam Rembuk Nasional 2017 tentang Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan dalam memperingati Hari Pangan Sedunia di Banda Aceh.

BPOM merasa beruntung pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini baru kali ini BPOM diberikan mandat kepercayaan yang jauh lebih besar. Bahkan Penny menjelaskan Presiden melalui Perpres baru memberikan kewenangan kepada BPOM untuk membuka balai POM di pelosok-pelosok daerah sehingga semakin dekat dengan rakyat.

“Ke depan, Presiden mengatakan juga masalah keamanan pangan adalah masalah pemerintah hadir, negara hadir. Jadi ini dengan adanya Perpres ini BPOM semakin diperkuat,” ujar Penny.

Baca Juga: Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK, Target Proyek Infrastruktur 60% Rampung

Keamanan, mutu, dan gizi pangan termasuk bagian dari agenda pembangunan RPJMN 2015-2019. Salah satu arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah peningkatan pengawasan pangan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Implementasi standar keamanan pangan termasuk kehalalan menjadi upaya strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing.

Peningkatan kedaulatan pangan dengan diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan halal memperbesar peluang mewujudkan kemandirian ekonomi. Potensi pangan lokal maupun pangan fungsional diharapkan semakin berkembang.

Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan, dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, baru pertama kali ini pemerintah mulai hadir memperhatikan masalah keamanan pangan.

“Nah dalam konteks itu kemudian sangat tepat sekali pemerintahan sekarang tidak hanya memperhatikan kedaulatan pangan tapi juga keamanan pangan. Selama ini kita hanya bicara kedaulatan pangan,” kata Firdaus.

Firdaus menjelaskan, masalah keamanan pangan ini penting dan krusial karena berdampak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Firdaus mencontohkan dampak yang secara langsung bisa dilihat adalah misalnya orang keracunan, salah makan obat mengakibatkan ada yang sakit atau mati.

(Dani Jumadil Akhir)