nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rembuk Nasional 2017, Kinerja Pertambangan di 3 Tahun Presiden Jokowi Lulus

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2017 20:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 23 320 1800927 rembuk-nasional-2017-kinerja-pertambangan-di-3-tahun-presiden-jokowi-lulus-WE8pzeixQy.jpg Foto: Feby/Okezone

JAKARTA - Rembuk Nasional 2017 diikuti oleh akademisi hingga pengusaha. Rembuk Nasional menghasilkan sejumlah rekomendasi dan penilaian kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dari sisi pertambangan, Ketua Tim Perumus Bidang Pertambangan Andang Bachtiar mengatakan, nilai kinerja di sektor ini mendapat nilai 2,19. Dalam perkuliahan, nilai tersebut layak untuk lulus.

"2,19 atau lulus, artinya di 2 tahun ke depan, sektor energi ini harus ditingkatkan nilainya. Meski demikian program BBM Satu Harga, rasio elektrifikasi, listrik desa sudah dinilai berhasil semua," ujarnya, di JIEXPO, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Baca Juga: Top! Pemerintahan Jokowi-JK Sukses Ciptakan 1.165 Industri Kecil Menengah Online

Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ini mengatakan, supaya nila subsektor energi ini naik maka harus dilakukan kerja keras dengan keterbukaan data. Untuk itu, dari Tim Bidang Pertambangan ada beberapa rekomendasi supaya nilai tersebut bisa naik.

Pertama, pemerintah harus ambil alih revisi Undang-Undangan (UU) Minerba dan Migas yang sudah delapan tahun tidak kunjung selesai. Kedua, fokus produksi cadangan migas sendiri. Di mana ada sekira 5 miliar barel minya yang ditemukan namun tidak dikerjakan.

"Skema EOR produksi minyak bumi ditingkatkan. Mudah-mudahan produksi minya kita meningkat ke depannya. Keempat, pemerintah harus tetapkan kilang minyak sebagai infrastruktur, supaya pembangunannya bisa dilakukan oleh BUMN," tuturnya.

Baca Juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Kinerja Energi di Jalur yang Tepat

Guna menjaga kegagalan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), Andang mengatakan, pemerintah harus membuat regulasi yang konsisten dan mampu menaik investasi. Selain itu penugasan kepada PLN untuk mau membeli listrik EBT.

Soal renegosiasi PT Freeport Indonesia dengan pemerintah, direkomendasi supaya dilakukan transparan. Tujuannya supaya masyarakat tahu apa yang akan diputuskan, sehingga hasil bisa memberikan manfaat khususnya masyarakat Papua.

Baca Juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ada 16,57 Juta Tenaga Kerja Terserap

"Pemerintah harus tegas berantas mafia energi tanpa pandang bulu. Kita juga merekomendasi supaya pemerintah siapkan tambang rakyat yang bisa menghidupi 36 juta jiwa. Buatlah wilayah tambahan rakyat yang  jelas statusnya," tuturnya.

Selain itu, direkomendasi juga supaya Presiden Jokowi lebih meningkatkan perhatiannya pada sektor tambang. Minimal, kata Andang, seperti perhatian Presiden kepada proyek infrastruktur.

"Jadilah panglima di energi, seperti di infrastruktur. Tanya setiap harus seperti apa tambang kita, sama seperti Bapak tanya infrastruktur ke Pak Basuki. Terakhir kami rekomendasikan revolusi di bidang energi," tandansya.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini