Bangun Infrastruktur, Menhub Minta Swasta Bangun Kawasan Transit Oriented Development

JAKARTA - Pemerintah tengah fokus mengembangkan infrastruktur transportasi diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan highcost antar daerah khususnya wilayah Barat dan Timur.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan untuk membangun infrastruktur diperlukan dana investasi yang sangat besar. Oleh karena itu dirinya meminta kepada swasta untuk berperan dalam pembangunan gencar yang tengah dilakukan pemerintah.

Sebagai contoh, untuk membangun infrastruktur transportasi publik, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp1.300 triliun. Sedangkan dana yang dimiliki pemerintah hanya Rp500 triliun atau tidak lebih dari setengahnya.

Baca juga: Gencar Proyek Infrastruktur, Menhub: Bagus untuk Masa Depan

"Di sektor properti, Rp1.300 triliun, sementara dana pemerintah Rp500 triliun. Oleh karena itu bapak Presiden ingin sekali mengundang (swasta) untuk proyek-proyek," ujarnya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Salah satunya yang diminta olehnya adalah turut sertanya swasta dalam pengembangan proyek-proyek Transit Oriented Development (TOD). Karena selama ini proyek-proyek tersebut masih banyak dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Di Depan Pengembang Properti, Menhub Pamer Proyek Infrastruktur Transportasi

"Selama ini BUMN ditunjuk mengembangkan proyek, ke depan kami ingin undang swasta untuk kerjakan proyek TOD khususnya di Jabodetabek," ucap Budi.

"Misalnya kereta api Makassar ke Parepare, kami akan undang swasta untuk masuk. Jadi jangan terus andalkan dana pemerintah, tetapi berikan ke swasta agar mereka tumbuh dan dana-dana pemerintah dapat digunakan untuk daerah-daerah untuk membangun wilayah pelosok," imbuhnya.

(Rizkie Fauzian)