Beri Kuliah Umum ke Relawan Jokowi, Sri Mulyani Akui Ada Pihak yang Takut Pajak

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kuliah umum tentang kondisi ekonomi Indonesia kepada para relawan Presiden Joko Widodo (Projo). Dia menerangkan soal pajak yang perlu dikhawatirkan bagi para pendukung Presiden ini.

Dia mengatakan, penerimaan pajak tahun ini ditargetkan sebesar Rp1.618 triliun. Namun bila dilihat dari GDP, capaian target pajak Rp1.618 triliun masih sangat kecil sebesar 10,8% bila dibandingkan negara lainnya.

"Selama saya di Bank Dunia saya perhatikan pajak negara lain bisa 15%, berarti mereka bisa memiliki anggaran lebih banyak untuk membangun infrastruktur. 10,8% itu terendah, Indonesia belum cukup bangga dari sisi kinerja. Memungut pajak tidak populer, Projo pun itu tidak mudah soal pajak," tuturnya di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Baca Juga: 4,7 Juta Wajib Pajak Belum Serahkan SPT, Siapa Mereka?

Meskipun menjadi pendukung Presiden Jokowi, Sri Mulyani memahmi masalah pajak semua akan terdiam. Tapi dalam mengumpulkan pendapatan negara ini, Sri Mulyani menekankan bahwa ini adalah tugasnya.

Wajib pajak yang harus membayar pajak adalah yang berpendapatan Rp54 juta per tahun. Untuk pengusaha kecil, omzet yang di bawah Rp4,8 miliar membayar pajak hanya 1% dari omzetnya.

"Saya paham betul dan tidak mudah membayar pajak. Makanya proses edukasi harus perlu dilakukan, saya ketemu mahasiswa yang takut sudah dipajakin. Ada industri kreatif, kita inovator startup digital, lah ide aja belum jadi bisnis udah takut pajak. Kalau tidak ada kemampuan ekonomi Anda tidak bayar pajak, malah dikasih subsidi," tuturnya.

 Baca Juga: Bebas Pajak Balik Nama Harta Tak Berlaku jika Lewat 31 Desember

Selain menerangkan mengenai pajak, Sri Mulyani meminta peran Projo membantu pengawasan terhadap petugas pajak di Indonesia. Di mana ada 40.000 petugas pajak tersebar di 33 provinsi.

"Saya tahu staf jajaran pajak masih ada yang kurang baik di dalam melaksanakan tugas. Makanya diperbaiki, kalau Projo lihat atas nama pajak sampaikan ke kita. Tapi biar bagaimanapun mereka pahlawan yang tetap harus diawasi, mereka tugas negara tapi kerja dengan asas profesionalisme," tandasnya.

(Dani Jumadil Akhir)