Apalagi dia mengatakan kebijakan ini dikeluarkan di akhir tahun cukup merepotkan daerah. Pasalnya banyak rancangan APBD sudah diketok.
Menurutnya ini bukan pertama kalinya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tanpa melihat waktu yang tepat. “BPJS ini memang berlaku tahun berikutnya, tapi soal administrasi dan dokumen cukup merepotkan,” ujarnya.
(FEB)
(Rani Hardjanti)