Menteri Basuki Temukan Penyelewangan Anggaran 2017, Proyek Mana Saja?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui masih adanya temuan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran pada 2017 meski sudah ada kebijakan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) pada proyek pemerintah sejak awal tahun ini.

"Saya kira sudah bagus (adanya TP4P dan TP4D), tapi masih ada beberapa case (kasus/temua) yang sedang ditangani Pak Irjen (inspektorat jenderal) karena ketidaktahuan dan lain-lain," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di sela Rapat Koordinasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR, Senin (18/12/2017).

 Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ditujukan untuk Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan

Menurut Basuki, sesuai informasi dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) pada agenda itu, info adanya penyelewengan semacam itu juga berasal dari orang dalam sehingga semuanya memang harus kompak untuk mengawasi.

"Jadi, info semacam ini, harusnya sama mulai dari Presiden, ke saya, hingga ke Balai dan PPK," katanya.

Namun, Basuki enggan merinci beberapa temuan yang dimaksud, tetapi secara garis besar diakui bahwa sifanya ada yang bersifat pencegahan dan ada yang juga yang sudah temuan atau sudah terjadi.

Baca Juga: Sri Mulyani Bujuk Swasta Investasi di Proyek Infrastruktur: Kepastian Keuntungan Dijamin PT PII

Ditanya evaluasi secara umum adanya TP4P dan TP4D sejak awal 2017 hingga saat ini, Basuki mengakui secara umum informasi dari Jamintel, jumlah realisasi proyek dari 2016-2017 naik tinggi.

"Kami pun dari PUPR sama, yakni misalnya pada proyek di GBK (Gelora Bung Karno), ketika ada informasi yang mencurigakan, ya yang jawab Kejati (Kejaksaan Tinggi) karena kami sejak awal didampingi mereka, BPKP dan lainnya. Jadi, insya Allah tidak ada hal hal yang menyimpang," katanya.

Basuki membenarkan bahwa selama ini, struktur pelelangan proyek di PUPR sudah berubah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) langsung ke Kelompok Kerja (Pokja).

"Jadi selama ini yang tunjuk Pokja adalah Satker dan ULP biasanya Kepala Balai, ternyata tidak bisa dikendalikan karena independen, tetapi independennya menurut saya, diterjemahan semaunya sendiri. Ini tidak benar," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan peninjauan dan disesuaikan dengan peraturan yang ada, maka yang tunjuk Pokja sekarang adalah ULP langsung dan Pokjanya tidak terdiri satu organisasi, tetapi dicampur.

Ia memberikan contoh, untuk lelang jalan dan jembatan, maka tidak semua Pokja dari Bina Marga. "Ketua dan Sekretaris dari Bina Marga, tetapi anggotanya campur mulai dari Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, tergantung lokasinya," katanya.

Realisasi anggaran Menjawab pertanyaan anggaran 2017 hingga saat ini (18/12), Basuki menjelaskan, realisasi penyerapan anggaran untuk fisik 86%, sedangkan keuangan baru 83%.

"Ini bukan dihentikan lajunya, tetap jalan terus. Mestinya fisik dan keuangan sama, tetapi ini hanya soal penagihan saja," katanya.