Angka Backlog Masih Tinggi, Cicilan Rumah Pakai Tapera Diluncurkan Tahun Depan

JAKARTA - Pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Karena dalam menyediakan hunian khusus MBR, pemerintah dihadapkan berbagai tantangan baik dari sisi suplay maupun demand.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti mengatakan masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki rumah. Tercatat sekitar 11,4 juta pada tahun 2016. Belum lagi, setiap tahunya ada pertambahan keluarga baru yang terjadi. Tercatat ada sekitar 800 ribu unit per tahunnya ada pertambahan keluarga baru.

"Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah (backlog), sekitar 11,4 juta (2016), dan rata-rata sekitar 800 ribu unit per tahun pertambahan keluarga baru," ujarnya dalam acara Outlook pembiayaan Perumahan Indonesia Tahun 2018 di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Baca Juga: Rusun "Tipe Jomblo" Ga Laku, Kementerian PUPR: Tahun Ini Kita Hilangkan

Menurut Lana, masih tingginya angka backlog khususnya untuk kalangan MBR dikarenakan adanya kenaikan harga rumah yang semakin meningkat signifikan. Sehingga banyak masyarakat MBR yang kesulitan membeli rumah karena Sanga tidak seimbang dengan penghasilan.

"Dinamisnya pasar perumahan menyebabkan harga perumahan terus melonjak dan pada akhirnya menimbulkan kesenjangan pemenuham kebutuhan rumah khususnya bagi MBR," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus menggenjot dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan khususnya bagi masayarakat MBR. Khusus pembiayaan perumahan, pihaknya akan terus mendorong dengan kebijakan-kebijakan skema pembiayaan perumahaan subsidi.

Pada 2017, pemerintah telah menyalurkan KPR bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP). Kemudian muncul Subsidk Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM).

Baca Juga: Program Sejuta Rumah Sudah 765.120 Unit, Ditargetkan Akhir Tahun Tembus 850.000 Unit

Selain itu, tahun depan pemerintah juga akan mengeluarkan dua skema pembiayaan baru yakni Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Untuk BP2BT adalah bantuan pinjaman yang diperuntukan untuk para pekerja informal.

Sedangkan TAPERA adalah bantuan bagi para pekerja untuk mendapatkan rumah. Nantinya dana tersebut di dapatkan dengan cara memotong 3% dari gaji yang didapat. "Pada 2018, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) siap beroperasi," jelasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)