Kemiskinan dan Ketimpangan Tidak Harus Turun Signifikan, Tapi Harus Berkesinambungan

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di September 2017 ada sebanyak 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Adapun persentase penduduk miskin tertinggi masih berada di daerah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dilihat secara nasional maka tingkat kemiskinan di Indonesia sudah semakin membaik dari tahun sebelumnya sebanyak 27,77 juta orang. Ia menilai penurunan ini karena pemerintah telah melakukan banyak pembangunan yang dimulai dari pinggiran.

Baca juga: Sri Mulyani Senang Jumlah Orang Miskin Indonesia Turun

"Walaupun memang enggak bisa atau tidak ada cerita perubahan ketimpangan, kemiskinan itu perubahannya besar-besar, yang penting itu berkelanjutan dan lihat 2 tahun ini dia konsisten turun," ungkap Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Menurutnya meski belum tembus di bawah 10% atau single digit, namun saat ini sudah membaik. Selain itu juga diperlukan kebijakan yang labih spesifik untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada terutama di daerah pinggiran atau perbatasan.

Baca juga: BPS: Penduduk Miskin Turun 1,19 Juta Orang di 2017

Salah satu langkah kebijakan yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan sosial pangan hingga program untuk rakyat miskin lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Itu perlu kebijakan yang lebih spesifik, lebih tajam, apa saja itu. Itu sebabnya pemerintah sudah mulai laksanakan bantuan sosial nonpangan, memberikan uang ke keluarga miskinnya langsung. Enggak pakai melalui bagi-bagi di kelurahan atau kepala desa. Kenapa? karena kepala desa enggak mau pusing karena harus ribut dengan orang, mending dia bagi aja," jelasnya.

Darmin menjelaskan meski nantinya kemiskinan bisa tembus single digit, tapi perbedaan (disparitas) harga yang ada antara di daerah Indonesia Timur dengan Pulau Jawa masih akan sangat besar.

Baca juga: Ketimpangan Indonesia Turun Jadi 0,391, Tertinggi Masih di Yogyakarta

"Artinya begini, enggak bisa kita harapkan, walaupun nanti kita masuk ke single digit misalnya di akhir tahun, itu di beberapa daerah masih tetap akan buruk. Jangankan di Timur, di Sumatera saja masih ada, Bangka Belitung, Bengkulu, itu masih tinggi tingkat kemiskinannya. Jadi jangan diharapkan bahwa semua sama sudah mendekati 10%, tapi intinya adalah arahnya mengarah turun," katanya.

Begitu juga dengan ketimpangan, Ia menilai tidak akan berkurang cepat tapi yang penting dia bisa turun terus berlanjut. Dengan begitu maka pemerintah menyusun kebijakan pemerataan ekonomi yang cukup besar-besaran walaupun realisasinya pelan-pelan.

"Walaupun enggak mudah, ini sudah banyak salah kaprah selama puluhan tahun ini, bagaimana perbaikinya, ya pelan-pelan. Nah kita ada perhutanan sosial, sudah beberapa lokasi tahun lalu 5-6 lokasi, kemudian sertifikasi tanah sudah hampir 5 juta sesuai target, yang belum transmigrasi dan redistribusi lahan yang mau dienforce terhadap perkebunan besar terutama kelapa sawit," paparnya.

"Kita sedang siapkan peremajaan karet dan kelapa, peremajaan itu yang menarik di situ, dia sekaligus konsolidasi lahan, dalam pengertian kita sebenarnya gak perlu 2 juta lahan karet, kalau produktivitasnya bisa dua kali lipat, begitu juga yang lain, sehingga berarti kita hanya perlu separuh dari lahan yang sudah ditanami, sekarang untuk ditanami ulang. Itu sudah akan berjalan di tahun 2018 sehingga pemerataan dan tingkat kemiskinannya akan membaik dan membaik lagi," tukasnya. (lid)

(Rani Hardjanti)