JAKARTA - Badan Pusat Statistik telah merilis data jumlah penduduk miskin menurut pulau periode September 2017. Persentase tertinggi berada wilayah timur Indonesia yakni di Pulau Maluku dan Papua sebesar 21,23%.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, salah satu penyebab tingginya penduduk miskin di wilayah Indonesia Timur adalah minimnya akses. Permasalahan akses ini, lanjut dia, berdampak pada terhambatnya pemberian bantuan sosial.
Baca Juga: Bappenas: Ini Momentum Turunkan Kemiskinan di Bawah 10%
Oleh karena itu, pengalihan sebagian bantuan beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ujar Bambang, mempermudah akses penduduk miskin menerima bantuan.
"Sehingga ini akan lebih memudahkan akses dari masyarakat yang masih tergolong miskin di wilayah timur untuk bisa segera mendapatkan bantuan beras atau bahan pangan yang dibutuhkan lainnya," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Baca Juga: Menteri Bambang: Bansos Tepat Sasaran Kunci Turunnya Kemiskinan Indonesia
Bambang melanjutkan, penduduk miskin yang berada di perkotaan, juga tetap mendapatkan bantuan layaknya penduduk miskin di desa. Hal yang terpentingnya menurutnya adalah ketepatan penyaluran bantuan sosial baik di dalam kota maupun di desa.
"Selain beras, masih ada kesehatan, pendidikan, itu semua harus diperbaiki tepat sasarannya, plus yang listrik. Jadi, kita melihat ke depan, kita harus semakin baik memperbaiki sistem bantuan tepat sasaran," jelasnya.
Baca Juga: Kemiskinan dan Ketimpangan Tidak Harus Turun Signifikan, Tapi Harus Berkesinambungan
Sekedar informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis jumlah penduduk miskin yang tercatat pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau menurun 1,19 juta orang dari Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang. Apabila dibandingkan dengan September 2016, tingkat kemiskinan turun dari 10,7% menjadi 10,12%.
(ulf)
(Rani Hardjanti)