Pemerintah Siap Atasi Kemiskinan Melalui Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2018 dengan meningkatkan pelaksanaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam strategi tersebut meliputi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta orang. Kemudian bantuan pendidikan/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19,7 juta orang, perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 44 kota menjadi 10 juta di 217 kabupaten/kota, serta perluasan program keluarga harapan dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, integritas program kemiskinan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 2%.

”Mulai Januari ini akan dilakukan cash for work atau program padat karya tunai untuk mengurangi tingkat kemiskinan guna memperbaiki masyarakat berpenghasilan rendah di desa,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Bambang mengatakan, program tersebut ditujukan bagi masyarakat kurang mampu/miskin. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja sementara, menurunkan angka stunting/kurang gizi, hingga mengurangi kemiskinan.

Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di arahkan untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat.

”Kita berharap 2018 ini tingkat kemiskinan bisa single digit karena ketepatan sasaran, jumlah waktu, dan tentunya kita berharap tidak ada bencana seperti kekeringan yang membuat kemiskinan terjadi,” tuturnya.

Bambang menuturkan, pemerintah akan menjaga harga kebutuhan masyarakat yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan. Kebutuhan masyarakat, seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, dan daging sapi, memengaruhi tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

”Harga beras harus dijaga karena kalau harga beras naik, maka pengaruh ke garis kemiskinan di perkotaan sampai 18,8%, sedangkan di perdesaan 24,52% per September 2017,” ungkapnya. Meskipun kemiskinan menurun pada September 2017, tapi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan sedikit meningkat dalam satu tahun terakhir.

Pada September 2017, kedalaman kemiskinan sedikit meningkat dibandingkan dengan September 2016. hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, target penurunan kemiskinan yang single digit bisa saja terealisasi jika melihat performa program-program penanganan kemiskinan pada tahun lalu.”Masalahnya ini hanya untuk jangka yang sangat pendek.

Dalam konteks ekonomi pembangunan, kebijakan ini sifatnya sangat pendek,” ujarnya. Menurut Eko, diperlukan kebijakan lain seperti pemberdayaan masyarakat miskin dan peningkatan keterampilan orang-orang miskin agar tidak hanya bergantung dari dana yang diberikan pemerintah.

”Begitu program tidak dilanjutkan, kemiskinan masih akan berlanjut karena sifatnya tidak pemberdayaan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah harus menghindari terbitnya kebijakan yang memengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah.

”Pemerintah harus mewaspadai masalah ketimpangan dari sisi konsumsi masyarakat yang melambat. Kalau kita lihat masyarakat menengah kebawah memang daya beli menurun, walaupun kalau dari menengah ke atas itu daya belinya tidak turun, tetapi mereka hanya menahan belanjanya. Jadi secara tidak langsung ada pelebaran ketimpangan,” katanya.

Oktiani Endarwati

(ulf)

(Rani Hardjanti)