Pemerintah Masih Utang Rp27 Triliun ke Pertamina dan PLN

JAKARTA - Pemerintah masih memiliki sejumlah utang kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) di 2016 yang belum dibayarkan. Seperti diketahui pada 2016 lalu, utang Pemerintah ke Pertamina sebesar Rp20 triliun dan kepada PLN sebesar Rp12 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani menyatakan, dari semua utang di 2016 itu, yang dibayarkan baru hanya kepada PT PLN dan itu juga belum semuanya. Karena dari Rp12 triliun utang baru dibayarkan sebesar Rp5 triliun di 2017 sehingga ada sisa utang Rp7 triliun sedangkan kepada Pertamina belum dibayarkan sama sekali.

 Baca juga: Subsidi Energi 2017 Jebol Tembus Rp97,6 Triliun, Ini Rinciannya

Dengan kondisi tersebut, maka jumlah utang Pemerintah kepada Pertamina dan PLN di 2016 masih kurang Rp27 trilliun (Rp20 triliun+Rp7triliun). Sedangkan untuk utang di 2017 belum dilakukan audit oleh BPK sehingga jika ditambah utang di 2017 maka nilai utang pemerintah bisa lebih besar dari saat ini.

"Mengenai subsidi, audit sampai 2016 untuk pertamina itu sekitar Rp20 triliun, kemudian PLN itu Rp12 triliun, tapi di 2017 ini sudah kita cicil sebagian Rp5 triliun, sehingga estimasi masih ada Rp7 triliun," ungkap Askolani di Kemenkeu, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Askolani menyatakan, telah memiliki cadangan di 2018 untuk melunasi sebagian daripada kewajiban utang subsidi kepada Pertamina dan PLN. Pembayaran atau pelunasan subsidi ini akan dilakukan sesuai mekanisme yang ada dan sesuai dengan kemampuan fiskal RI.

"Pagu daripada cadangan dari pelunasan cicilan ini akan kita manfaatkan untuk memenuhi kewajiban di 2018 dan kita ini sejalan dengan audit BPK tahun 2016. BPK sudah meminta pemerintah untuk mencadangkan dan estimasi kita bisa selesaikan dalam 1 sampai 2 tahun ini," jelasnya.

 Baca juga: Subsidi Elpiji 3 Kg Melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Bagaimana Perkembangannya?

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji akan berusaha melunasi utang kepada Pertamina dan PLN sehingga APBN bisa bersih dari utang.

"Seperti 10 tahun yang lalu melunasi, semoga bersih lagi APBN-nya. Termasuk yang sudah kita bayar adalah BBM untuk TNI, tapi ini kredibilitas APBN jadi mekanismenya sesudah audit, dan mengikuti alokasi APBN," tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)