Menteri Jonan Ragu Antam Bisa Kelola Tambang Bawah Tanah Freeport

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meragukan kemampuan PT Aneka Tambang (Antam) untuk mengelola tambang bawah tanah Grasberg yang kini dikelola PT Freeport Indonesia.

Opsi tersebut muncul apabila pemerintah tak lagi memperpanjang Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir di 2021 ketimbang mengambil alih 51% saham PTFI.

"Langsung diserahkan Antam bagaimana, saya yakin tidak bisa. Langsung diserahkan saya yakin tidak bisa karena expertise-nya enggak pernah ada," ujarnya di hadapan Komisi VII DPR RI, Kamis (25//2018) malam.

Baca Juga: Pembelian Saham Rio Tinto Diklaim Jadi Cara Masuk ke Freeport

Alasannya, tambang Grasberg adalah pertambangan tembaga bawah tanah dengan terowongan bawah tanah sepanjang 700 kilometer yang menjadikan tambang emas di Tembagapura ini menjadi tambang dengan design yang rumit. Sedangkan, kata Jonan, Antam belum memiliki pengalaman dalam mengelola tambang sekompleks ini.

"Di dunia pun ini one of the most complicated engineering design yang pernah dibuat untuk pertambangan bawah tanah," jelas Jonan.

Alasan itulah, yang membuat pemerintah bersikukuh meningkatkan porsi saham di PTFI menjadi 51% meskipun dengan negosiasi alot.

"Hanya kalau kita bilang sudah kita kembalikan saja kita tunggu 2021 dan sebagainya, mereka juga pasti tidak akan mengerjakan apa-apa sampai 2021," jelas Jonan.

 Baca juga: Nego Saham Freeport, Pemerintah Tunjuk Morgan Stanley

Akan tetapi, jika negosiasi berkepanjangan ini tak kunjung membuahkan hasil, tidak menutup kemungkinan pemerintah mengambil sikap.

"Mungkin pemerintah terpaksa akan mengambil tindakan berbeda, apa tidak memperpanjang atau bagaimana. Tapi ini keputusan valid di Presiden bukan di saya," tandas dia.

Untuk diketahui, langkah akusisi 51% saham PTFI telah memasuki tahapan negosiasi valuasi untuk mengakuisisi hak partisipasi perusahaaan tambang asal Inggris-Australia, Rio Tinto. Pasalnya, Rio Tinto memiliki hak partisipasi di Freeport Indonesia sebesar 40%. Dalam negosiasi ini pemerintah telah menunjuk konsultan independen, yaitu Morgan Stanley.

(Martin Bagya Kertiyasa)