Rumitnya BUMN IPO, Banyak Aturan Tak Sinkron

Sebeumnya, Anggota Komisi VI DPR Narsil Bahar mengatakan, pihak DPR menyetujui semangat dan arahan Presiden Jokowi untuk menciptakan BUMN yang profesional dan berkelas dunia. Namun sepertinya Menteri BUMN tidak menerjemahkan arahan tersebut dengan tepat.

Menurutnya, Kementerian BUMN dinilai tidak menggubris masukan dari banyak pihak, termasuk peringatan dari DPR.

Seperti pembentukan holding BUMN Tambang, DPR dalam rekomendasi Panja Komisi VI DPR RI tahun 2014, sudah meminta Menteri BUMN Rini Soemarno mengentikan inisiatif pembentukan Holding BUMN. "Namun semua itu ditabrak," katanya.

(Martin Bagya Kertiyasa)