JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat mendukung diterapkannya tiga paket kebijakan pada ruas Tol Jakarta-Cikampek. Pasalnya, jika tidak ditetapkan paket seperti ganjil genap hingga jalur khusus bus, beban jalan nasional semakin ekstrim karena kemacetan luar biasa saat menuju jalan ton tersebut.
Menururt Direktur Prevasi Jalan Kementerian PUPR Hedy Rahadian, pihaknya berharap diterapkannya pelarangan angkutan barang melintas 06.00-09.00 WIB dilakukan dengan benar. Sebab, ada beberapa titik bottle neck di sepanjang Bekasi Timur-Cawang belum tuntas pengerjannya.
"Nah himbauan kami pertama apabila tidak ada perpindahan pribadi ke umum, maka peningkatan lalu lintas ekstrim 40% di jalan nasional. Kalau tidak ini akan ada kemacetan signifikan di jalan nasional," tuturnya, di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Kamis (8/3/2018).
Selain itu, Hedy juga menghimbau para pengemudi truk untuk tidak memaksakan lewat pada waktu pelarang jam operasional pukul 06.00 sampai 09.00. Hal tersebut terkait dengan keselamatan pengendara di jalan nasional.
"Jadi respon pengguna jalan mengalihkan kendaraan pribadi ke umum, kedua pengguna truck menyesuaikan dengan windows time yang panjang," ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah membuat tiga paket kebijakan untuk memperlancar arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek yang saat ini tengah dibangun proyek Tol Jakarta-Cikampek Elevated. Adapun ketiga paket kebijakan tersebut, jam operasional angkutan barang (dua arah) pada golongan III, IV, V, lajur khusus angkutan umum (bus), dan penerpan ganjil genap di akses Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta.
(Fakhri Rezy)