MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Perhubungan membatasi jumlah pengemudi taksi online. Sebab, jumlah pengemudi taksi online dinilai sudah oversuplay atau melebihi batas.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki Pratama kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja di DPR RI.
"Kami melihat banyak sekali dibuka counter pendaftaran driver baru sehingga bertumbuh masif sekali. Ini tugas Kemenhub. Semakin besarnya driver ini tapi tidak seimbang antara demand dan supply (permintaan dan pasokan). Kalau dari media katanya ada 175 ribu driver dan ini akan bertambah setiap harinya,," ujar dia dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Baca Juga: Go-Jek, Grab dan Uber Harus Taati Moratorium Driver Taksi Online Baru
Ade menyatakan, masifnya penambahan pengemudi baru yang terus dilakukan aplikator dikhawatirkan akan menjadi persaingan tidak sehat. Padahal sejak 5 Maret kemarin, Kemenhub sudah meminta perusahaan transportasi khusus untuk menghentikan penambahan armada dan perekrutan mitra yaitu dengan menetapkan pembatasan kuota pengemudi taksi online di tiap daerah.
"Moratorium yang sudah dilakukan Pak Menteri menurut kami bagus sekali," ujar dia.
Di sisi lain, Ade juga mempertanyakan soal Peraturan Menteri No 108 Tahun 2017 yang mengatur regulasi taksi online tidak segera dilaksanakan secara penuh, namun malah tertunda-tunda.