Bahas BBM Satu Harga, BPH Migas Rapat dengan Ketua DPR

JAKARTA - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menyambangi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Pertemuan ini berlangsung satu jam atau sejak pukul 11.00-12.00 WIB ini berlangsung di kantor Ketua DPR RI, Senin (19/3/2018).

Dalam pertemuan ini Fanshurullah menyatakan, terdapat dua pembahasan. Di antaranya, pihaknya meminta dukungan pada Bambang untuk dewan DPR baik kepolisian turut mengawasi distribusi BBM satu harga.

"Kami menghadap Ketua DPR, kami berharap DPR mendukung BBM satu harga, kebijakan ini karena keadilan sosial. Yang kami lakukan tadi, untuk bagaimana pengawasan lapangan, bisa diawasi kawan-kawan anggota dewan dan mensupport kepolisian juga untuk awasi BBM satu harga ini," ujar dia Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Baca Juga: Subsidi Ditambah, Beban Jual Solar Masih Lebih Besar dari Premium

Pembahasan lainnya terkait meminta dukungan lewat penggunaan dana desa untuk program BBM satu harga. Fanshurullah menjelaskan, hingga saat ini baru ada 7.455 SPBU atau penyalur di Indonesia, sedangkan ada 85.000 desa, di mana 20.000 merupakan desa di daerah tertinggal, terdepan dan terluar  (3T). Oleh karena itu, kata dia, jumlah keberadaan SPBU dengan banyaknya desa masih jauh dari harapan 10% desa di Indonesia memiliki SPBU.

Melalui Permen ESDM Nomor 13 tahun 2018, lanjut dia, sudah mengatur tentang sub penyalur. Lewat penyalur atau SPBU, BBM bisa didistribusikan ke sub-sub penyalur yang berada di desa-desa, maka diperlukan keterlibatan desa khususnya dukungan lewat dana desa.

Baca Juga: Sri Mulyani: Subsidi Solar Dinaikkan dari Rp500 Jadi Rp1.000/Liter

"Nah kami mohon dukungan Ketua DPR, di mana ada dana desa Rp1,5 miliar per desa, itu kalau bisa melalui regulasi  yang ada itu diperuntukkan juga mem-backup kebijakan BBM satu harga dan sub penyalur tadi. Sehingga ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh desa Indonesia terwujudkan," jelas dia.

Sementara itu, Ketua DPR menambahkan, lewat pertemuan ini pihaknya meminta BPH Migas bisa melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di seluruh Indonesia khususnya BBM satu harga di daerah-daerah 3T. Sebab selama harga di daerah 3T bahkan bisa mencapai 20-30 kali lipat dari harga BBM di Jakarta.

"Intinya kita mendorong komisioner ini mengawasi agar masyarakat tidak dirugikan dengan harga yang tinggi antar kota dengan kota yang lain," ujarnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)