Skema Investasi Surat Berharga Perpetual Jawaban Kurangnya Biaya Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan apresiasi terhadap dukungan dan terobosan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terkait terbitnya surat berharga perpetual (SBP).

Menurut Bambang, skema investasi Surat Berharga Perpetual merupakan suatu terobosan dalam menjawab tantangan kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah.

"Terbitnya Surat Berharga Perpetual tidak akan tercapai tanpa dukungan dan terobosan dari OJK. OJK telah memberi landasan hukum dan izin untuk kepentingan penerbitan SBP," kata Bambang di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Baca Juga: OJK Pacu Peran Perbankan Syariah Danai Proyek Infrastruktur

Diketahui, OJK telah mengeluarkan Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Ciptadana Infrastruktur Indonesia yang berinvestasi pada Surat Berharga Perpetual (SBP) yang diterbitkan PT PP (Persero) Tbk.

 

Bambang juga memberi apresiasi kepada Kementerian BUMN yang sangat aktif mendorong peran BUMN dalam pemenuhan investasi melalui pemanfaatan dana-dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif sehingga mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur.

"SBP yang diterbitkan PT PP (Persero) Tbk untuk proyek PLTU Meulaboh akan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri sehingga menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan," sambungnya.

Baca Juga: 14 Infrastruktur Didepak dari Proyek Strategis, Ini 12 Fakta di Lapangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Hossen, mengatakan SBP yang telah diterbitkan dapat menjadi underlying dari produk pengelolaan investasi di Pasar Modal yang ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur, seperti RDPT dan DINFRA.

 

Pihaknya akan terus mendorong pemanfaatan berbagai instrument di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrument pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur.

Selain itu, Hossen juga mengapresiasi terobosan kreatif yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dan berharap agar terobosan tersebut dapat menjadi inspirasi sekaligus diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur.

 <div class="vicon"><iframe width="480" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMy8wNC8xLzEwOTgwOC8wLw==" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive"></iframe></div>