Kembali Molor, Pengumuman Komisioner dan Dewan BP Tapera Diumumkan Agustus 2018

JAKARTA - Penunjukan Komisioner dan Dewan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali mundur alias molor dari yang sudah ditargetkan. Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan menargetkan BP Tapera bisa terbentuk pada 23 Maret 2018.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, BP Tapera dipastikan sudah bisa terbentuk pada pertengahan Agustus 2018. Untuk sementara, pengelolaan dana masih akan dipegang oleh Bapertarum.

"Target selesainya pertengahan Agustus 2018. Iya Agustus (sudah diumumkan)," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Ilustrasi Rumah (Foto: Shutterstock)

Menurut Anita, salah satu alasan mundurnya penunjukan Komisioner dan Dewan Komisioner BP Tapera dikarenakan ada beberapa posisi yang kekurangan peserta. Sehingga saat ini pihaknya masih membuka lowongan dan juga tes untuk Komisioner dan Dewan Komisioner BP Tapera.

"Oh iya kemarin itu karena memang ada jumlah peserta yang terlalu sedikit diulang. Dan mudah-mudahan enggak lama lagi kita bisa segera kita umumkan lagi. Sekarang masih tes lagi. Iya tes baru lagi," jelasnya.

Menurutnya, kekurangan peserta tersebut dikarenakan adanya peserta yang tidak memenuhi kompetensi. Dari 29 peserta uang mendaftar ada beberapa peserta yang dianggap tidak memuji kompetensi.

Ilustrasi Rumah (Foto: Reuters)

"Kan ada pesryaratan kompetensi. Sekarang ini semua di Kementerian PUPR terutama untuk pejabat itu semua harus memenuhi standar kompetensi uang diperlukan," ucapnya.

Namun tak semuanya posisi Dewan Komisioner dan Komisioner BP Tapera masih kosong. Sebab Anita mengaku saat ini pihaknya sudah mendapatkan beberapa orang untuk mengisi kekosongan.

"Nah kemaren kita sudah lakukan pembukaan ada 29 peserta untuk lima posisi. Nah ada posisi yang sudah orang-orang yang qualified yang sudah dipenuhi, tapi ada beberapa posisi yang enggak ada. Ya kan yang enggak ada ini tidak boleh harus kita buka. Karena BP Tapera tanggung jawabnya akan semakin besar dibandingkan Bapertarum. Karena BP Tapera ini kan akan melibatkan yang dari swasta juga," jelasnya.

(feb)

(Rani Hardjanti)