MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mempertimbangkan usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan non PBI (penerima bantuan iuran).
"Semunya masih dikalkulasi, saran dari IDI baik tapi apapun harus dihitung, pokoknya dihitung," ujar Jokowi usai menghadiri acara Peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia (PPI) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Baca Juga: Tambal Defisit, Iuran BPSJ Kesehatan Diusulkan Naik
Menurut Jokowi, usulan kenaikan iuran non PBI dinilai dapat dilakukan lantaran BPJS Kesehatan terus mengalami defisit keuangan.
"Kalau memungkinkan kenapa tidak (pemerintah menaikkan iuran), tapi masih dihitung," ucap Jokowi.
Seperti diketahui, Tim PB IDI telah memberikan solusi ke pemerintah guna mengatasi persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan, IDI khawatir Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami kegagalan, mengingat defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini cukup besar.
"Untuk itu kami memberikan jalan keluar, kami mengharapkan JKN ini berjalan dengan baik dan sukses. Tentunya kata kunci ke depan adalah perubahan yang harus dicapai dengan cepat, diperlukan transformasi," ujar Ilham di Komplek Istana Kepresidenan, kemarin.
Menurut Ilham, solusi yang diberikan IDI dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek adalah dengan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pemanfaatan cukai tembakau untuk program JKN.
"Itu ide awal kami yang sampaikan," papar Ilham.
Sementara, saran kedua yakni penyesuaian iuran bagi perserta JKN non penerima bantuan iuran (PBI). Sebab bila iuran tidak dinaikkan, IDI memperkirakan defisit BPJS Kesehatan pada akhir 2018 mencapai Rp16,5 triliun.
"Bailout pemerintah itu Rp4,9 triliun atau Rp5 triliun, berarti ada kekurangan Rp11,5 triliun, yang tentunya akan berulang kembali defisit anggaran berjalan. Ini yang mesti diperbaiki dan Pak Jokowi setuju," kata Ilham.
(Dani Jumadil Akhir)