Dana Kelurahan Bereskan Masalah Kemiskinan hingga Pengangguran di Perkotaan

BOGOR – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengalokasikan dana kelurahan mulai 2019 disambut gembira Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Kebijakan tersebut dinilai bisa mengatasi problem perkotaan, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi. Wakil Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto mengatakan, pada Juli 2018 digelar pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para wali kota se-Indonesia di Istana Bogor. Pada saat itu, Presiden memberikan kesempatan kepada para wali kota untuk mencurahkan keluhan mereka.

“Tentu momen itu kami gunakan untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi atensi bersama. Saat itu, kebetulan saya bersama Wali Kota Jambi diminta teman-teman untuk menjadi juru bicara sesi pertemuan pagi,” ungkap Bima di Bogor.

Baca Juga: Perangi Kemiskinan lewat Kompetensi dan Pasar Kerja

Pada pertemuan itu, dia menyampaikan beberapa hal penting, seperti kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan, dan permohonan dana untuk kelurahan.

“Kami para wali kota menyampaikan kepada Presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Karena itu, penting untuk mengelola tren urbanisasi de ngan baik. Jangan sampai problem perkotaan, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional,” ungkap WaliKota Bogor ini.