Alokasi APBN Meningkat, Sri Mulyani Minta Perguruan Tinggi Tingkatkan Pengawasan

TANGERANG - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, perlu peran perguruan tinggi dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar hasilnya bisa optimal dalam pembangunan Indonesia.

Dia menjelaskan, APBN terus meningkat setiap tahunnya terlebih untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah mengalokasikan 20% dari belanja negara pada pendidikan dan 5% pada kesehatan. Tahun ini anggaran belanja negara Rp2.220 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp2.461 triliun.

Selain itu, ada alokasi untuk dana desa yang diberikan setiap tahunnya, yang sejak 2015 sudah diggelontorkan Rp187 triliun. Secara rinci pada tahun 2015 anggaran dana desa mencapai Rp20 triliun. Kemudian tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, serta tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing Rp60 triliun.

Baca Juga: 9 Fakta-Fakta Postur APBN 2019: Ekonomi Dipatok Tumbuh 5,3%

Di tahun 2019, dalam APBN 2019 alokasi dana desa bertambah menjadi Rp80 triliun. Anggaran yang besar ini butuh kontribusi perguruan tingi agar terserap dengan baik sehingga mendorong pembangunan Indonesia.

"Dengan anggaran yang meningkat maka siapa yang berperan menjamin kualitas pendidikan semakin baik, pelayanan kesehatan masyarakat makin baik, juga tingkat kemiskinan makin berkurang? Di sinilah saya menekankan peranan perguruan tinggi," katanya di hadapan ratusan mahasiswa dalam Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sembadha) Tahun 2018 di Kampus PKN STAN, Tangerang, Minggu (19/11/2018).

Dia menekankan, perguruan tinggi memiliki Tri Darma yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya harus saling berhubungan untuk membuat peran perguruan tinggi memiliki daya hasil yang lebih besar pada Indonesia.

"Sehingga mereka (yang tidak menikmati pendidikan tinggi) bisa bilang ternyata yang beruntung mengenyam pendidikan tinggi bisa menggunakan seluruh pikiran, perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Usul Dana Kelurahan Diambil dari Dana Desa sebesar Rp3 Triliun

Indonesia memiliki 75 ribu desa dengan di antaranya 30 ribu desa masih tertinggal, dana desa pun terus digelontorkan untuk peningkatan SDM di daerah. Permasalahannya, kata dia, desa dengan tingkat kemiskinan tinggi akan mendapatkan pendanaan lebih besar, namun di sisi lain kapasitas SDM pengelolaan dana tersebut tentu semakin rendah.

"Makin tertinggal maka makin dapat banyak. Namun semakin tertinggal berarti kapasitas SDM tertinggal tapi anggaran besar, maka kita harus hati-hati. Jadi berharap perhatian dari perguruan tinggi masuk ke desa di diorganisasikan secara baik. Anda harus makin terlibat agar sumber daya itu (anggaran) betul-betul dicapai hasilnya," pungkas dia.

(Feby Novalius)