Fakta Menarik Proyek Tol Jakarta-Cikampek Elevated, LRT Jadi 'Korban'

4. Dampak kemacetan yang meresahkan warga

Hal ini karena dampak kemacetan tidak saja di lajur tol, tetapi juga terasa hingga jalan arteri. Menanggapi kemacetan parah di tol Jakarta-Cikampek dan sekitarnya, Kementerian Perhubungan berencana menggelar rapat hari ini.

Aldean Firmandi, warga Bekasi Timur, mengatakan saat ini kemacetan di Jakarta-Cikampek semakin parah, bahkan cenderung tidak bergerak di jam-jam tertentu. Dia mengakui, setiap pulang kerja dari daerah Cikarang Pusat ke rumahnya di Bekasi Timur, yang biasanya paling lambat di tempuh satu setengah jam, kini bisa lima jam perjalanan.

“Sekarang macetnya nambah parah, bisa lebih dari empat jam tidak bergerak,” kata Aldean. Dia menambahkan, sering kali kecepatan mobilnya di jalan tol Jakarta-Cikampek hanya maksimal 10 km per jam.

5. Konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapat Standard Operating Procedure (SOP)

Dihubungi terpisah, Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan di jalan tol Jakarta-Cikampek harus tetap memperhatikan kepentingan konsumen. Menurutnya, proyek-proyek tersebut jangan sampai malah menyebabkan kerugian akibat kemacetan parah.

“Kalau SOP (standard operating procedure) tidak tercapai, operator perlu memberikan kompensasi kepada konsumen, misalnya pembebasan biaya, karena dampaknya cukup signifikan hingga menyebabkan kemacetan parah,” kata Agus saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta tadi malam.

Bahkan, kata Agus, konsumen yang merasa dirugikan dengan kemacetan parah di jalur tol Jakarta-Cikampek bisa menuntut kepada operator jalan tol tersebut. Pasalnya, pengguna jalan tol sebagai konsumen yang berbayar tidak memperoleh standar pelayanan minimum atau SOP yang dijanjikan pelaku usaha yaitu operator jalan tol. 

“Konsumen bisa menggugat ke operator, karena ini tidak sesuai dengan SOP, pembangunan infrastruktur menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama akibat kemacetan,” terangnya.

Terkait langkah Kemenhub yang menghentikan sementara dua proyek di jalur tol Jakarta-Cikampek, YLKI menilai keputusan yang diambil harus punya dasar kuat terkait kepentingan pengguna jalan tol. Menurut Agus, konsumen jalan tol sebenarnya punya hak meminta kejelasan perihal kondisi yang saat ini terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek.

“Dari tiga proyek ini mestinya bisa koordinasi, mana yang lebih urgent . Kemenhub pasti punya pertimbangan, tapi konsumen juga harus didahulukan,” urainya.

6. Keputusan dari berbagai elemen yang andil dalam mengatur tol Jakarta-Cikampek

Agus meminta berbagai elemen yang punya andil mengatur tol Jakarta- Cikampek untuk berembuk mengambil keputusan terbaik. Di sisi lain, sejumlah pemangku kepentingan juga harus bisa mengambil keputusan agar tidak merugikan konsumen baik itu pengguna jalan tol maupun masyarakat yang akan tertunda menggunakan transportasi massal LRT dan kereta cepat. “Apa pun keputusannya, itu seharusnya tidak merugikan pengguna jalan tol. Harus ada koordinasi antara pihak pengembang, operator, kepolisian, sampai Kementerian PUPR,” tutup Agus.