Pembiayaan Destinasi Pariwisata Jadi Prioritas

JAKARTA – Pemerintah tengah menghitung detail kebutuhan investasi dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan setiap destinasi yang termasuk ke dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Total kebutuhan dana diproyeksikan mencapai Rp500 triliun hingga lima tahun ke depan. Dana tersebut merupakan kombinasi kebutuhan untuk membangun infrastruktur dan amenitas di mana pemerintah diharapkan berkontribusi sekitar 20-30%.

Sumbernya bisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mekanisme lain seperti blended financing, Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), termasuk juga mekanisme penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Baca Juga: Mau Coba Investasi lewat Digital? Ini Tipsnya

Terkait hal ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada September lalu dimana Kemenkeu akan mendorong instrumen dan kebijakan keuangan yang ditujukan untuk mendukung pariwisata. “Jadi tahun 2019 nanti salah satu bobot besar kita adalah diaspek pembiayaan. Makanya kita akan sangat intensif berkolaborasi dengan Kemenkeu dan lembaga-lembaga atau institusi keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan,” ujar Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Hiramsyah S Thaib di sela-sela kegiatan promosi destinasi Labuan Bajo di area Car Free Day (CFD) Jakarta kemarin.