Fakta Utang BUMN Tembus Rp5.271 Triliun, Nomor 4 Jadi Biang Kerok

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Miilik Negara (BUMN) mencatat perusahaan negara memiiki utang yang mencapai lebih dari Rp5.271 triliun per September 2018.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius menjelaskan, bahwa total utang BUMN per September 2018 (unaudited) mencapai Rp5.271 triliun. Di mana total aset BUMN mencapai Rp7.718 triliun, meningkat Rp508 triliun dari Rp7.210 triliun per Desember 2017.

"Utang BUMN di sektor keuangan, dari Rp3.311 triliun hanya Rp1.960 triliun yang merupakan utang riil atau pinjaman. Dan sisanya berasal dari dana pihak ketiga (DPK) Rp2.448 triliun, serta dari premi asuransi dan sebagainya Rp335 triliun," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta.

Berikut fakta-fakta mengenai utang BUMN yang dirangkum oleh Okezone, Senin (10/12/2018):

1. Ada 143 perusahaan pelat merah punya utang hingga Rp2.488 triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa hal tersebut harus dilihat secara keseluruhan detail kondisinya. Sebab, kata dia, ada beberapa BUMN yang kendati memiliki banyak utang, tapi juga masih memiliki pendapatan yang tinggi.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani soal Utang BUMN yang Tembus Rp2.488 Triliun

"Lalu beberapa BUMN dapat penjaminan dari pemerintah, makanya kita harus perhatikan detail kondisi keuangannya. Beberapa leverage-nya naik tapi kita berikan injeksi ekuitas yang naik juga. Lihat BUMN yang utangnya banyak, tapi ekuitasnya tinggi ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau utangnya banyak lalu enggak punya ekuitas itu yang harus diperhatikan," ujarnya.

Dia pun percaya bahwa Menteri BUMN, Rini Soemarno bisa mengatasi kondisi perusahaan pelat merah yang dibawahinya. Sebagai informasi, Kementeria BUMN menyebutkan bahwa total liabilitas BUMN per September 2018 (unaudited) mencapai Rp5.271 triliun. Sementara total aset BUMN mencapai Rp7.718 triliun, meningkat Rp508 triliun dari Rp7.210 triliun per Desember 2017.

2. 10 BUMN dengan Utang Terbesar

Komisi VI DPR mencatat ada 10 BUMN dengan utang terbesar, mulai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga Pupuk Indonesia.

Berikut adalah rinciannya:

1. BRI menanggung utang Rp1.008 triliun.

2. Bank Mandiri menanggung utang Rp997 triliun.

3. BNI menanggung utang Rp660 triliun.

4. PLN menanggung utang Rp543 triliun.

5. Pertamina menanggung utang Rp522 triliun.

Baca Juga: Utang Tembus Rp5.271 Triliun, Kementerian BUMN: Masih Dalam Kondisi Aman

6. BTN menanggung utang Rp249 triliun.

7. Taspen menanggung utang Rp222 triliun.

8. Waskita Karya menanggung utang Rp102 triliun.

9. Telekomunikasi Indonesia menanggung utang Rp99 triliun.

10. Pupuk Indonesia menanggung utang Rp76 triliun.

Dalam daftar tersebut, BRI memimpin dengan utang tersesar, yaitu Rp1.008 triliun.

3. Kementerian BUMN Menilai Utang Rp5.271 Masih Aman

Total liabilitas BUMN per September 2018 (unaudited) mencapai Rp5.271 Triliun, di mana total aset mencapai Rp7.718 Triliun, meningkat Rp508 Triliun dari Rp7.210 Triliun per Desember 2017. Perlu diketahui juga bahwa total utang sebesar Rp5.271 Triliun tersebut didominasi oleh sektor jasa keuangan sebesar Rp3.300 Triliun di mana hampir 75 persennya merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari perbankan.

"Kondisi utang BUMN tersebut masih dalam kondisi yang aman. Bila dibandingkan dengan rata-rata industri mengacu pada data dari Bursa Efek Indonesia, bahwa rasio Debt to Equity BUMN masing-masing sektor masih berada di bawah rata-rata Debt to Equity industri," ujar Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K Ro.

4. Ternyata Ini Penyebab Meningkatnya Utang BUMN

Dengan adanya pembangunan yang terus digenjot pemerintah, membuat biaya operasional berlebihan yang berpotensi BUMN gagal bayar utang.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa faktor yang berisiko menaikkan utang BUMN terus membengkak adalah tak adanya efesiensi didalam tubuh manejemen perusahaan.

Bhima menambahkan, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan membuat hutang terus meningkat. Ia mencontohkan seperti pada proyek pembangunan 35.000 megawatt yang dinilai berlebihan.

"Yang membuat hutang BUMN meningkat salah satunya kita lagi senang bangun infrastruktur, infrastruktur maupun penugasan itu sebetulnya tujuannya sangat bagus, tidak ada perdebatan lagi lah soal infrastructur kita perlu atau engga. Contoh infrastruktur 35.000 megawattt itu kalau terus dipaksakan akan ada kelebihan pasokan sampai bisa sampai 30%. Infrastruktur memang perlu, tapi yang lebih perlu rasionalisasi proyeknya," ungkapnya.

(Feby Novalius)