Menanti Manfaat Divestasi Freeport bagi Masyarakat Papua

JAKARTA - Pemerintah akhirnya berhasil menguasai saham mayoritas dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal tersebut menyusul berhasilnya PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia.

Atas keberhasilan tersebut, masyarakat Indonesia khususnya Papua pun menaruh harapan besar kepada pemerintah. Pasalnya, kesuksesan ini membuat Pemerintah Daerah Papua dapat jatah 10% saham PTFI.

Pengamat Energi dan Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengatakan, keberhasilan Inalum untuk mencaplok 51% saham Freeport menimbulkan harapan baru. Pasalnya, negara bisa mendapatkan manfaat yang lebih yang berasal dari deviden.

Selama ini sendiri saham pemerintah di PTFI hanya kebagian jatah sekitar 9,3% saja. Bahkan seringkali deviden tersebut ditahan oleh perseroan dengan alasan untuk kegiatan operasional.

"Kepemilikan 51% saham Freeport maka dividen yang diperoleh kan bisa lebih besar dari sebelumnya yang hanya 9,3%. Kalau saya menghitung itu deviden yang diperoleh itu tergantung.Kalau tahun 2015 itu USD4,2 miliar, artinya kalau 51% dengan asumsi tidak ada laba ditahan maka Inalum akan mendapatkan sekitar USD2,8 miliar," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (1/1/2019).

Menurut Fahmi, sejumlah uang tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal. Pemanfaatan tersebut tentunya tergantung bagaimana Inalum dalam hal ini menentukan arah kebijakannya pasca mendapatkan deviden.

Jika asumsinya adalah Inalum ingin menggunakan deviden tersebut untuk menutup global bond, maka utang lewat surat utang bisa tertutupi hanya dalam waktu tiga tahun saja. Namun risikonya, masyarakat Papua termasuk negara juga belum bisa merasakan manfaatnya dalam waktu tiga tahun tersebut.

"Kalau asumsinya itu kemudian bisa digunakan untuk membayar global Bond maka selama tiga tahun akan tertutup tadi. Setelah itu tahun keempat Inalum akan mendapatkan dividen secara utuh tadi," jelasnya.

Namun setelah tiga tahun, manfaat yang akan didapatkan akan lebih besar karena Inalum tidak memiliki tanggungan utang lagi. Manfaat itu juga nantinya bisa terus dirasakan oeleh masyarakat Papua setelah tiga tahun.

"Jadi yang 10% itu kan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Artinya itu manfaat rill yang akan diperoleh oleh bangsa Indonesia dan juga rakyat Papua," kata Fahmi.

Namun jika pemerintah menginginkan agar kesuksesan divestasi Freeport ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Papua bisa dengan cara membagi dividen yang didapatkan. Artinya, Inalum bisa membagi dividen yang didapatkannya untuk membayar global bond dan sisanya untuk keuntungan perusahaan.

Namun risikonya, utang yang dimiliki oleh Inalum akan semakin lama terselesaikannya. Jika semakin lama diselesaikan, maka bukan tidak mungkin bisa menganggu kinerja perusahaan di masa mendatang.

"Tapi kalau tidak dibagi semua sebagian bisa membayar utang, sebagai menambah pendapatan sebagian untuk modal itu bisa juga saya rasa tergantung pada rapat pemegang saham," kata Fahmi.

"Kalau menurut saya sebaiknya dalam. Tiga tahun tutup dulu utang sehingga beban utang Inalum enggak terlalu berat. Baru tahun keempat dinikmati dividennya," imbuhya.

Manfaat lain yang bisa dirasakan oleh negara dan juga masyarakat Papua adalah adanya peningkatan pendapatan daerah lewat pajak dan royalti. Pendapatan dari pajak dan royalti ini nantinya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.

"Yang kedua. Dengan peningkatan royalti dan pajak daerah akan menambah pendapatan di pusat dan di daerah dari pajak dan royalti," ucapnya.

Manfaat lain yang akan diterima negara dan masyarakat Indonesia khususnya Papua adalah pembangunan smelter. Seperti diketahui dalam proses divestasi ini PTFI harus membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Dengan pembangunan smelter ini, nantinya pemerintah akan mendapatkan nilai tambah yang lebih dari produk-produk yang dihasilkan. Sebagai contohnya, pada saat ini PTFI hanya mengekspor dan menghasilkan konsentrat saja namun dengan dibangunnya smelter nanti produk yang dihasilkan bisa beragam dari mulai emas batangan, perak hingga timah.

"Kalau selama ini pajak hanya dari konsentrat itu kan nilai tambahnya rendah. Tapi kalau sudah diolah di smelter dalam negeri maka akan menjadi emas batangan, perak, timah yang nilai tambahnya jauh lebih besar dari bangsa Indonesia," jelasnya.

Fahmi menambahkan, selain pendapatan, masyarakat Papua juga bisa menikmati manfaatnya langsung. Karena dengan dibangunnya smelter ini bisa membuka lapangan pekerjaan.

"Di samping itu pembangunan smelter itu juga akan membuka lapangan pekerjaan kemudian akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya

(Rani Hardjanti)