Integrasi Transportasi Jabodetabek Butuh Rp600 Triliun

JAKARTA – Upaya membangun transportasi yang terintegrasi antarmoda di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bukanlah perkara mudah.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah membutuhkan waktu 10 tahun. Anggarannya pun tidak kecil, yakni Rp600 triliun. Perkiraan waktu dan besaran anggaran ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) seusai memimpin rapat koor dinasi integrasi transportasi antarmoda Jabodetabek. Rapat yang digelar di Istana Wapres, Jakarta, kemarin, juga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, dan seluruh bupati/wali kota di kawasan Jabodetabek. Rapat digelar menindak lanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu untuk mencari solusi kemacetan yang mendera Jakarta dan sekitarnya.

Baca Juga: KRL, MRT hingga LRT Akan Diatur Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek

Jokowi memprihatinkan kemacetan karena berdasarkan data Bappenas, kemacetan menimbulkan kerugian Rp65 triliun per tahun. Rapat juga mematangkan rencana membentuk badan pengelola transportasi baru di wilayah Jabodetabek. Badan ini akan menjadi wadah koordinasi para kepala daerah di wilayah tersebut. Menurut JK, ada beberapa sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur transportasi. Beberapa sumber anggaran itu, misalnya APBN, APBD, ataupun dalam bentuk investasi yang digelontorkan oleh pihak swasta.

“Dana tersebut (Rp600 triliun) dibutuhkan untuk periode pembangunan hingga 10 tahun ke depan. Pembangunan atau perbaikan tersebut diperlukan agar para pengguna kendaraan pribadi mau beralih naik kendaraan umum,” ujar JK kepada wartawan. Berdasarkan data yang diperoleh Wapres, jumlah penumpang kendaraan umum di Jabodetabek turun dari 49% menjadi 19%. Sebelumnya, pemandangan orang masih mungkin bergelantungan di bus-bus yang tua yang beroperasi dari kota-kota satelit menuju Ibu Kota sebagai hal biasa.

“Sekarang semua (penumpang angkutan umum) turun, karena begitu banyaknya mobil pribadi. Jalan-jalan dan jembatan makin baik, (harga) mobil pribadi makin murah maka orang cenderung memakai mobil pribadi. sekarang kita mesti balik kembali, lebih banyak yang memakai angkutan umum. Namun, harus dalam kualitas yang lebih baik,” imbuhnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dia mengakui pemerintah tidak memaksa penduduk untuk memarkir kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Karena itu salah satu cara yakni dengan menyediakan moda transportasi yang nyaman dan berkualitas dan menerapkan kebijakan pendukung. “Ada juga cara misalnya biaya parkir dimahalkan. Nanti ada ERP (electronic road pricing ) juga,” ucap JK.