Integrasi Transportasi Jabodetabek Butuh Rp600 Triliun

Lebih jauh dia menjelaskan, pengintegrasian harus dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda) terkait. Dia pun meminta kepala daerah untuk segera menyampaikan perkembangan penyusunan RTRW dalam waktu seminggu ke depan. “Seminggu lapor sama saya. Sebulan lapor lagi. Biar prinsip pokoknya dulu, bagaimana nyambungnya tata ruang. Khususnya DKI sebenarnya karena DKI yang paling besar,” tuturnya. JK juga membebernya rencana pembentukan otoritas transportasi baru. Menurut dia, dalam otoritas itu para gubernur dan kepala daerah akan dilibatkan.

Menurut JK, sebenarnya saat ini sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang mengelola transportasi di Jabodetabek. Namun, dia menginginkan adanya koordinasi langsung antardaerah. “Tetapi kami ingin membuat koordinasi langsung dengan moda-moda itu. Misalnya bagaimana menyambungkan antara Jakarta dan Bekasi, lalu dengan Tangerang. Kemudian bagaimana Jakarta ini orang mendorong untuk memakai kendaraan umum,” ujar JK.

Baca Juga: Deretan Metode Transportasi Canggih Masa Depan, dari Mobil Terbang hingga Jetpack

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, terkait pembentukan badan otorita baru akan dilihat urgensinya. Pasalnya, integrasi ini bukan hanya terkait persoalan transportasi semata. Ada hal-hal yang lebih makro yang perlu juga ditangani. “Bahwa transportasi itu tidak bisa dilepaskan dengan pengaturan tata guna. Dalam hal ini mendistribusikan jumlah penduduk, mengatur konsentrasi penduduk, mengatur teknis berkaitan dengan insentif, pendapatan yang diperoleh pemda dan sebagainya. Ini idenya adalah menyatukan antara transportasi dan tata guna lahan yang akan diterjemahkan dalam RTRW. Itu isu besarnya,” ucap Budi.

Kepala BPTJ Bambang Prihantoro mengatakan, rencana pembentukan badan ini muncul dari keinginan pemerintah mengintegrasikan moda transportasi sekaligus mengelola infrastruktur kota, seperti permukiman dan air bersih. Lantaran luasnya fungsi dan wilayah, muncullah ide tersebut dalam rapat koordinasi pengelolaan transportasi di Jabodetabek. “Mereka belajar dari New York. Di Singapura ada LTA (Land Transport Au toriza tion),” katanya. Kemarin pagi JK sempat melakukan peninjauan ke sejumlah titik kemacetan lalu lintas se-Jabodetabek dari udara.

Untuk itu, dia mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

(Dita Angga)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)