Presiden Jokowi Ingin Rencana Detail Tata Ruang Diperbaiki

Baca Juga: 5 Kota di Asia yang Cocok untuk Perusahaan Teknologi, Termasuk Indonesia?

Presiden mengungkapkan bahwa setidaknya ada 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat dan baru terselesaikan 46 juta sertifikat.

"Ini yang harus kita kejar, kita rampungkan dan kalau ada hambatan, kita carikan solusinya. Misalnya pada 2015, pak menteri menyampaikan ada kekurangan juru ukur ya cari juru ukur, masa tahu kurang kita diamkan? Tahu kurang apa solusinya apa, termasuk kalau perlu menggunakan juru ukur swasta kenapa tidak?" ungkap Presiden.

Presiden menargetkan pada 2025 seluruh tanah di Indonesia harus selesai disertifikasi.

"Saya yakin akan selesai dengan cara kerja seperti 2-3 tahun ini dan bila sudah seluruhnya berseritifkat maka konflik pertanahan, maka sengketa lahan tidak ada lagi dan kita bisa melakukan lompatan kemajuan karena rakyat bisa menggunakan sertikat mereka sebagai agunan sehingga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambah Presiden.

(Feby Novalius)