MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Kenaikan harga tiket pesawat oleh sejumlah maskapai sejak beberapa bulan terakhir tidak banyak memberikan dampak positif.
Kebijakan ini justru menimbulkan efek berantai yang panjang, mulai sepinya penumpang, pengurangan frekuensi penerbangan, hingga lesunya pariwisata dalam negeri. Kenaikan harga tiket pesawat dinilai tidak proporsional.
Besaran kenaikan yang mencapai rata-rata 100% membuat masyarakat keberatan. Mereka kaget karena tidak menyangka kenaikan sedemikian cepat dan sangat besar. Upaya maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier (Inaca) merespons keluhan masyarakat dengan menurunkan tarif antara 20-60% pada pertengahan Januari lalu, juga tidak banyak memberikan pengaruh.
Baca Juga: Presiden Jokowi Buka Peluang Swasta Jual Avtur
Penurunan diketahui hanya terjadi di sejumlah rute penerbangan. Di banyak rute lain, tiket dianggap masih selangit. Maskapai awalnya sangat berharap tarif baru dan pengenaan biaya bagasi bisa menutup biaya operasional yang melonjak akibat menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah dan tingginya harga avtur.
Namun, niatan itu tidak mulus. Lantaran sepi penumpang, maskapai justru mengurangi sejumlah rute penerbangan. Di Bandara Hang Nadim Batam misalnya, pada Kamis (7/2) lalu setidaknya ada 14 penerbangan yang dibatalkan karena jumlah penumpang menurun drastis.
Pembatalan dilakukan hampir semua maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Wing Air, Citilink. Pengurangan frekuensi penerbangan ini tidak terelakkan. Sejumlah penumpang terpaksa membatasi naik pesawat terbang lantaran tarif baru yang tidak bersahabat.
Suwondo, pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan yang bertugas di Kota Palembang, tidak lagi bisa bolak-balik ke Jakarta tiap pekan. Sebelum ada kenaikan tarif, tiket Lion Air termurah dibanderolRp350.000.
Namun harga baru saat ini, besaran tiket mencapai Rp860.000. Harga tidak jauh beda juga diterapkan Sriwijaya Air yang mencapai sekitar Rp700.000- an. “Demi menghemat, saya akhirnya pulang paling cepat dua pekan sekali,” ujar warga yang tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan ini.
Keberatan juga disampaikan Hojin, pelanggan maskapai untuk jalur Jakarta-Pekan baru. “Harga tiket via platform online sebelum ada kenaikan untuk LionAir sekitar Rp584.000 sampai Rp650.000. Kini dengan maskapai yang sama, harganya menjadi Rp1.120.000. Ada 100% kenaikannya,” ujar dia.
Kenaikan pada maskapai Lion Air yang mencapai 100%, juga terjadi pada Batik Air, Citilink, dan Garuda Indonesia. Akibat kenaikan harga tiket tersebut, penumpang saat ini harus menghitung tingkat urgensinya guna melakukan perjalanan dengan jalur udara.
“Kami biasanya bisa tiga minggu sekali pulang-pergi Jakarta-Pekanbaru. Kini kami kurangi 5-6 minggu sekali,” ujar dia. Hojin berharap kenaikan tiket pesawat mestinya diatur secara proporsional dan bertahap agar konsumen tidak terbebani secara mendadak.
Apalagi, kenaikan yang hampir 100% ini tentunya akan berdampak pada sektor ekonomi lainnya, misalnya pariwisata dan okupasi hotel. Soal lesunya pariwisata juga dikeluhkan langsung Menteri Pariwisata Arif Yahya.
Di Lombok, NTB misalnya, angka kunjungan anjlok drastis hingga menyisakan 30%. “Saya ingatkan juga ke rekan industri, ini tidak hanya memengaruhi industri airlines. Ujungnya dulu, semua dirugikan. Industri pariwisata dirugikan,” ujar Arief di Jakarta, Senin (11/2).
Baca Juga: Jumlah Penumpang Pesawat Turun Gara-Gara Tiket Mahal?
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukamdani juga menegaskan bahwa kenaikan tiket sangat berimbas pada sektor pariwisata khususnya bisnis hotel, restoran dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani sayur, dan peternak ayam.
Dampaknya panjang, karena rantai bisnis pariwisata itu memang mengakar sampai dasar. “Jangan sampai terjadi kartel di industri pesawat terbang. Faktanya, Pak Menhub Budi Karya Sumadi sudah memanggil industri airlines, Inaca, tetap saja bandel, turunnya dikit. Masyarakat masih menjerit, padahal ketua Inaca adalah dirut Garuda yang juga BUMN,” ujar Hariyadi.
Keganjilan soal tingginya tiket ini juga dilontarkan Presiden Joko Widodo.“Ini memang aneh. Saya dapat penghargaan sebagai Bapak Pariwisata Indonesia, padahal harga tiket mahal,” terang Presiden saat menghadiri Gala Dinner 50 Tahun PHRI di Jakarta, Senin (11/2) malam. Adapun dalam pandangan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kenaikan tiket pesawat disebabkan adanya persaingan yang tidak sehat antarmaskapai yang sebelumnya berlomba menjual tiket penerbangan harga murah.
Dia menjelaskan, tiket penerbangan komersial dengan harga murah memang menguntungkan dengan mendapat banyak peminat penumpang, namun keuntungan itu hanya berlaku dalam jangka pendek. “Jangka panjangnya kalau mereka tidak bisa beli pesawat, akhirnya kita yang kena juga,” kata dia di Jakarta kemarin.
Akibat persaingan tidak sehat itu, industri transportasi udara di Indonesia banyak yang berguguran. Kini industri ini didominasi dua perusahaan besar, yakni PT Garuda Indonesia (persero) dan PT Lion Mentari Airlines.
Adapun pemerintah ada pada posisi sebagai regulator. “Menurut saya, (ini) bukan kartel, karena mereka terlalu murah akhirnya yang lain mati. Jadi bukan karena didesain, tapi karena mereka mencoba-coba masuk airlines dengan tarif murah, ya mati,” katanya.
Avtur Bukan Faktor Utama
Inaca memberikan klarifikasi terkait tingginya harga tiket dan avtur. Ketua Umum Inaca IG N Askhara Danadiputra mengatakan pihaknya memastikan harga avtur tidak secara langsung mengakibatkan harga tiket pesawat menjadi lebih mahal.
“Beban biaya operasional penerbangan lainnya seperti leasing pesawat, maintenance, dan sebagainya memang menjadi tinggi di tengah meningkatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah saat ini,” ucapnya.
PT Pertamina (persero) pun tengah mengkaji penyesuaian harga avtur di seluruh depot bandara di dalam negeri. Hal itu merespons permintaan Presiden Jokowi atas mahalnya harga avtur sehingga berimbas pada mahalnya tiket pesawat terbang.
“Dalam rangka itu, kemungkinan seperti itu (akan disesuaikan). Nanti kita lihat,” ujar Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid. Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan pasokan avtur untuk maskapai di Indonesia selama ini didominasi oleh PT Pertamina.
Menurutnya, jika terjadi monopoli avtur tanpa berdasarkan peraturan resmi maka kemungkinan terbentuknya juga secara alamiah. “Setahu saya, pemasok avtur swasta boleh masuk. Tapi tuntutan infrastruktur dan manajemen bandara membuat perusahaan swasta sulit tembus atau masuk ke pasar avtur di dalam negeri,” ucapnya.
Vice President Corporate Communication PT Angkasa Pura II (persero) Yado Yarismano mengatakan, PT AP II menyatakan akan mengikuti regulasi yang memungkinkan masuknya pihak lain pemasok avtur di luar Pertamina.
“Kami siap saja dan tinggal ikut regulasi yang ada, kalau ada pemasok avtur yang lain selain Pertamina,” ungkapnya. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan mengkaji harga avtur bersama Pertamina. Dia juga bersedia mengkaji kembali pajak pertambahan nilai (PPN) avtur di Indonesia dengan negara lain.
Menurut Sri Mulyani, implikasi PPN mengenai kenaikan harga avtur untuk mencegah kompetisi yang tidak sehat dengan negara lain. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai otoritas dapat memeriksa struktur pembentuk harga tiket pesawat. Berapa sebenarnya harga pokok produksi (HPP) yang membentuknya dan berapa margin yang diambil Garuda Indonesia.
(Oktiani Endarwati/Ichsan Amin/Nanang Wijayanto/Ant)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)