Kementerian PUPR Konsolidasi Awal Penyusunan Program Perumahan di Indonesia

Khalawi menambahkan, pemerintah telah membantu beberapa pembangunan rumah untuk sejumlah komunitas yang ada di daerah seperti di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat.

"Presiden Joko Widodo sangat mendukung kegiatan pembangunan rumah berbasis komunitas. Ini merupakan terobosan dalam program perumahan karena melibatkan masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah," katanya.

Berdasarkan data yang ada, komunitas masyarakat Guru Tidak Tetap dan Buruh di Kendal bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan Bank BTN membangun rumah di Perumahan Curug Sewu Asri di Kecamatan Patean.

Sedangkan di Garut, para tukang cukur yang tergabung dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG) bersama pengembang dan Bank BTN bekerja sama membangun 150 unit rumah di Perum PPRG yang berada di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Dwityo A Soeranto menerangkan, kegiatan penyusunan program perumahan akan dilaksanakan selama tiga hari mulai Selasa - Kamis (11-13/2/2019).

Adapun peserta kegiatan ini adalah para pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, para Kepala Dinas Bidang Perumahan Tingkat Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan dari seluruh Provinsi di Indonesia.

"Ada lebih dari 150 orang yang kami undang ke kegiatan ini," terangnya.

Hasil dari kegiatan ini, imbuh Dwityo, nantinya akan dijadikan bahan dasar perencanaan program perumahan dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR, Rakortekbangnas antara Kemendagri, Bappenas dan K/L terkait dan Musrenbangnas.

"Jadi para peserta dari daerah yakni Bappeda, Dinas yang membidangi masalah perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan harus mengusulkan program perumahan yang sinkron dan dapat dilaksanakan untuk masyarakat. Mereka tinggal mengikuti peraturan Kementerian PUPR tentang kriteria kesiapan program perumahan. Bangunan yang kita bangun dengan dana APBN harus bisa dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian," harapnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)