JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran kementerian pada 2022 sebesar Rp100,5 triliun. Anggaran tersebut tersebut terbagi untuk Sekretariat Jendral Rp641 miliar, Inspektorat Jendral 101 miliar.
Direktorat Jendral (Ditjen) Bima Marga Rp39,7 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp12,51 triliun. Selain itu, Ditjen Sumber Daya Air mendapat porsi yang paling besar yaitu Rp41,23 triliun, Ditjen Perumahan Rp5 triliun, Ditjen Bima Konstruksi Rp600 miliar.
Baca Juga: Kota Tanpa Kumuh Serap 7.000 Tenaga Kerja
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendapat Rp212 miliar, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia teralokasi Rp400 miliar.
"Untuk alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total Rp1,597 triliun telah sama dengan yang ada dalam nota keuangan atau raker yang kemarin," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam Raker bersama DPR RI, Senin (6/9/2021).
Baca Juga: Kebiasaan Mandi 3 Kali Sehari, Menteri Basuki: Takut Bawa Virus dari Luar
"Baik kementerian PUPR sekaligus Kementerian Perhubungan sebesar Rp32 triliun telah di paraf dua-duanya oleh para Sekjen dan sudah diperiksa dan sama," tambahnya.
