Alasan Asing Serbu Unicorn RI hingga Sifat Jokowi yang Tak Otoriter

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan investor asing bakar uang di unicorn Indonesia. Salah satu hal yang diincar dari mereka adalah data dari masyarakat Indonesia

Disisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menyiapkan bus di Jalan tol Trans Jawa. Hal tersebut menyusul adanya kenaikan tiket pesawat .

Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara terkait sifat Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi sama sekali tidak mempunyai sifat otoriter dalam hal apapun termasuk dalam menetapka kebijakan.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Investor Asing Bakar Uang di Go-Jek Cs, Sri Mulyani: Ingin Tahu Data Kita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengapa banyak sekali investor asing yang berminat pada perusahaan teknologi rintisan Indonesia skala besar dengan valuasi USD1 miliar atau unicorn. Di mana saat ini, ada empat unicorn, Traveloka, Bukalapak, Go-Jek hingga Tokopedia.

Dia mengatakan, salah satu yang diincar oleh investor tersebut adalah data kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya kepemilikan data ini dapat diolah menjadi produk yang bisa dipasarkan di Indonesia.

"Begitu banyak unicorn kita yang masih baru, begitu banyak orang investasi di sana, mereka hanya membakar uang, karena mereka pengen tahu data kita," ujarnya saat ditemui di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Menurutnya, jika diibaratkan, big data sama seperti sektor pertambangan. Dahulu, banyak sekali orang-orang kaya dan investor asing yang mengincar pertambangan Indonesia.

Bahkan muncul sebuah istilah mereka yang kaya adalah mereka yang menguasai tambang. Namun untuk saat ini istilah tersebut sudah berubah, sebab big data menjadi hal yang sangat penting untuk menguasai lapangan.

"Data is a new mining. (data adalah tambang baru) kalau orang kaya dia harus menguasai tambang namun sekarang kalau orang yang terkaya semua adalah data," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, saat ini sudah tidak diperlukan lagi sebuah kuesioner untuk mendapatkan data. Sebab seluruh data sudah tersedia dan tercapture lewat teknologi digital.

"Data itu sebelumnya kalau kita ingin tahu siapa yang menggunakan menggunakan survei. Sekarang tidak perlu lewat kuesioner tapi udah di capture pakai teknologi," ujarnya.

Dirinya mencontohkan, pemerintah bisa mengetahui berapa jumlah masyarakat yang biasa membeli martabak. Tak hanya itu, pemerintah juga bisa mengetahui siapa saja dan jenis martabak apa yang paling banyak disukai oleh masyarakat.

Pemerintah cukup meminta datanya kepada perusahaan aplikasi seperti Go-Jek ataupun Grab. Karena kedua perusahaan itu memiliki layanan pesan antar makanan yang mana di dalamnya sudah tercapture aktivitas penggunanya.

"Karena transaksi sekarang menggunakan digital itu transaksi sudah ter-capture. Saya tahu hari ini berapa orang yang beli martabak, martabak apa yang dia suka," kata wanita yang kerap disapa Ani.

Ada Bus Tol Trans Jawa, Tarifnya di Bawah Tiket Kereta Api

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah fokus mempersiapkan bus tol Trans Jawa dalam waktu dekat. Hal ini melihat minat masyarakat yang besar kepada moda transportasi darat ini setelah kenaikan tiket pesawat beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan aspirasi masyarakat mengenai bus tol Trans Jawa baik dari segi tarif, pelayanan, hingga waktu tempuhnya. Kemudian, hasil tersebut akan dikaji sebelum akhirnya dilakukan eksekusi.

"Minggu depan saya akan mulai memfokuskan diri untuk membangun bus tol Trans Jawa. Minggu depan akan dipaparkan Badan Litbang mengenai masalah opini masyarakat setelah itu baru eksekusi," ujarnya di Marlynn Park Hotel, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Untuk saat ini, Kemenhub berencana membuat bus tol Trans Jawa ini waktu tempuhnya minimal sama dengan kereta api dengan tujuan yang sama. Hal ini agar dapat membedakan moda transportasi darat tersebut.

"Kalau sepintas saya katakan untuk waktu harus lebih cepat, minimal sama dengan kereta api, harga di bawah kereta api," kata dia.

Selain itu, bus ini rute perjalanannya hanya melewati tol Trans Jawa dan tidak keluar ke jalan nasional biasa. Dengan demikian, diperlukan terminal-terminal di dalam tol dengan mengalihfungsikan beberapa rest area yang ada.

"Kalau rest area jadi terminal, saya sudah minta ke PUPR dan Jasa Marga di antara sekian rest area akan ada yang kita fungsikan sebagai terminal sehingga akan merubah sedikit regulasi Peraturan Menteri PUPR," ucapnya.

Dengan dialihfungsikan rest area tersebut, pihaknya membutuhkan infrastruktur baru yang bisa menunjang terminal bus. Namun, hal ini menurutnya bisa dilakukan secara bertahap seiring beroperasinya bus tol Trans Jawa ini.

Diperkirakan untuk tahap awal akan disiapkan 20-30 unit bus yang akan mengangkut penumpang antarprovinsi di Pulau Jawa. "Tapi nanti kalau udah terbentuk bagus mungkin akan kita tingkatkan beberapa rest area untuk menjadi tempat terminal," tuturnya.

Cerita Wapres JK: Presiden Jokowi Tidak Otoriter, Suka Sekali Rapat

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerapkan sifat otoriter dalam mengambil kebijakan. Pasalnya setiap kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil keputusan bersama kabinet dalam rapat koordinasi.

"Saya jamin berdasarkan pengalaman 4 tahun dengan Jokowi, beliau tidak pernah terpikirkan otoriter, yang ada repot, kita apa saja dirapatkan. Sampah saja dirapatkan, itu ekonomi sampah apalagi ekonomi soal pertumbuhan," katanya dalam acara CNBC Economy Outlook 2019 di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, Jokowi merupakan pemimpin yang sering menyelenggarakan rapat dalam kabinetnya. Katanya, Kabinet Kerja bahkan bisa melakukan rapat hingga 5 kali dalam seminggu, berbeda pada zaman orde baru yang bersifat otoriter di mana rapat hanya 1 kali dalam sebulan.

"Kadang-kadang Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sibuk mencatat sampai lupa. Kalau zaman Pak Soeharto (zaman orde baru) itu rapat sebulan sekali. Ini sekarang kadang-kadang 5 kali seminggu. Terkecuali saat ini memang sedang tidak (sering rapat), karena beliau sering keluar daerah jadi aman-aman saja kita, sekarang agak santai," jelasnya sambil berseloroh.

Dengan demikian, kata JK, hal itu menunjukkan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan secara sembarangan. "Artinya beliau tidak pernah berpikir otoriter, semua keputusan dia rapatkan. Kalau otoriter mana ada rapat, langsung dia ambil saja keputusannya," katanya.

Menurut JK, pasangannya dalam memimpin Indonesia itu juga tak memiliki nilai nepotisme. Hal ini mengingat dari anak-anak Jokowi tidak berkecimpung dalam dunia politik, melainkan membuka usaha.

"Jadi apakah beliau berpikir nepotisme? Zaman sekarang anak kita muncul ke kantor sudah dibicarakan (orang) ada urusan apa. Nah anak Pak Jokowi itu, yang satu jual martabak dan satu jual pisang goreng," jelas dia.

(Rani Hardjanti)