MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan jika pengusaha menjadi salah satu faktor pendongkrak ekonomi Indonesia. Sebab tanpa adanya pengusaha ekonomi Indonesia tidak akan jalan.
Sementara itu ada pemandangan baru di Jalan Sudirman Jakarta. Pasalnya, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) ini disulap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sangat indah.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengumumkan komitmen bersama dengan para anggotanya untuk memberlakukan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Sebab, mulai hari ini warga Jakarta diharuskan membeli kantong plastik seharga Rp200 saat berbelanja di ritel-ritel modern.
Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:
Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Tidak Akan Maju jika Tak Ada Pengusaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini menghadiri acara Diklatda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta atau Hipmi Jaya di Hotel Ritz Carlton Jakarta.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa Hipmi ini adalah suatu mandat yang sangat penting. Karena sebagai pengusaha muda yang sebagian sangat besar atau bahkan semuanya mungkin memulai kariernya. Dan kemudian masuk di dalam Hipmi sebagai suatu pengusaha awal di dalam kehidupannya.
"Hipmi ini merupakan suatu generasi penerus bagi pengusaha-pengusaha di Indonesia," ujarnya, Rabu (27/2/2019).
Dirinya menganggap bahwa komunitas seperti pengusaha muda ini adalah komunitas yang sangat sangat penting. Pasalnya mereka menggambarkan mengenai masa depan Indonesia.
"Jadi, masa depan kita ada di seluruh pengusaha muda terutama yang hari ini ikut Diklat. Di mana negara Indonesia ini tidak mungkin maju ekonominya tanpa ada pengusaha-pengusaha yang maju," katanya.
Maka itu, lanjut dia, kegiatan ini suatu keharusan di dukung semua pihak, sebab Hipmi adalah pemegang estafet dari keberlanjutan cita-cita Indonesia untuk selalu menjaga kedaulatan, kedamaian, persatuan kemerdekaan di dalam rangka untuk mewujudkan negara bangsa yang adil dan makmur.
"Ini adalah suatu cita-cita yang setiap generasi terus-menerus dititipkan dan diteruskan," katanya.
JPO Sudirman Jadi Ikon Baru Jakarta
Tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) modern di Jalan Sudirman-MH Thamrin bakal menjadi ikon baru Kota Jakarta.
JPO itu akan diresmikan hari ini. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, tiga JPO ikonik itu berada di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Polda Metro Jaya, dan Bundaran Senayan.
Ketiganya menjadi pilot project untuk merevitalisasi jembatan lainnya yang sudah lawas. Selain berdesain artistik, fasilitas lain tiga JPO tersebut, yakni terdapat lampu LED dan lampu sorot warna-warni, papan petunjuk, railing pengarah, kamera pengawas/CCTV selama 24 jam, tong sampah, dan lift bagi kaum disabilitas.
”Untuk lift di tiga JPO tersebut baru beroperasi pada Mei mendatang,” ujar Hari, kemarin.
Tiga JPO di Jalan Sudirman itu menggunakan anggaran dari pihak swasta melalui Koefisien Luas Bangunan (KLB). Selain aman dan nyaman, desain atraktif dibuat agar pengguna JPO merasakan pengalaman baru ketika memanfaatkannya.
Menurut dia, desain artistik menjadi percontohan revitalisasi JPO lawas di Jakarta, seperti di Daan Mogot dan Pasar Minggu dengan menggunakan APBD.
”Ada 400 JPO di Jakarta. Kami masih terus menginven tarisasi JPO lawas dan perlu revitalisasi. Tahun ini ada enam sampai delapan JPO yang direvitalisasi dengan anggaran masing-masing Rp15 miliar,” kata Hari.
Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tidak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menuturkan, telah menyelesaikan dua JPO ramah disabilitas dan artistik di Jelambar, Jakarta Barat, dan JPO Sumarno, Jakarta Timur, yang dibiayai APBD.
”Sudah berfungsi sejak awal Januari 2019 dilengkapi lift, tata pencahayaan, dan CCTV,” ucapnya.
Pembangunan JPO itu sesuai rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevitalisasi sejumlah JPO lawas antara lain JPO Ratu Plaza, Bendungan Hilir, Karet Sudirman, Bumi Putera, Dukuh Atas, Tosari, Sarinah, Sari Pan Pasifik, Bank Indonesia, dan Dewi Sartika.
”Dalam waktu dekat akan di-launching pembangunan JPO di Daan Mogot (Jembatan Gantung) dan Pasar Minggu,” ujarnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, prinsipnya Komisi D DPRD mendukung revitalisasi JPO untuk memudahkan masyarakat menyeberang dengan aman dan nyaman.
Terpenting, penggunaan anggaran pembangunan bisa dipertanggungjawabkan termasuk perawatan dan pemeliharaannya. Apalagi tiga JPO di Jalan Sudirman yang menggunakan anggaran KLB itu belum jelas dari mana asalnya.
Menurut dia, apabila itu dari sisa pembangunan KLB Simpang Susun Semanggi, Pemprov DKI harus membuka berapa KLB dan kompensasinya.
”Simpang Susun Semanggi berarti belum diserahterimakan asetnya pada DKI kalau tiga JPO itu menggunakan dana KLB yang sama. Segera diserahterimakan termasuk tiga JPO tersebut se hingga jelas perhitungannya. Kalau belum serah terima aset, bagaimana perawatannya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perubahan desain JPO di koridor Sudirman-Thamrin untuk memfasilitasi seluruh warga. Desain JPO yang dibuat menampilkan wajah kemajuan Jakarta.
”Perancangannya mau diubah agar bisa memfasilitasi semua. Desain tentu kita ingin buat baik dan bagus,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, yang harus diutamakan dalam perbaikan JPO adalah faktor keselamatan dan unsur estetika juga penting. Perbaikan JPO dilakukan bertahap. Jika mendapat respons bagus, Pemprov DKI berencana menambah jumlah daftar JPO untuk diperbaiki.
”Jangan sampai sekadar membangun agar kelihatan secara jumlah selesai banyak, tapi efek di masyarakatnya kita lihat dulu. Ini kita jadikan kesempatan untuk direview,” kata Anies
Mulai Hari Ini Kantong Plastik Tak Lagi Gratis, Bayar Rp200
Kantong plastik kini tidak lagi bisa diperoleh dengan gratis saat berbelanja. Mulai hari ini warga Jakarta diharuskan membeli kantong plastik seharga Rp200 saat berbelanja di ritel-ritel modern. Atau jika tidak ingin membeli kantong plastik, warga dipersilakan membawa tas belanja dari rumah.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengumumkan komitmen bersama dengan para anggotanya untuk memberlakukan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi sampah plastik yang merusak lingkungan.
Sejumlah kota di Indonesia sudah lebih dulu memberlakukan kebijakan "diet" kantong plastik ini. Bahkan di kota tersebut kantong plastik sudah tidak disediakan sama sekali. Kota tersebut antara lain Bogor, Denpasar, Balikpapan, dan Samarinda.
Kebijakan ini tentu perlu didukung karena wujud nyata dari keinginan untuk menyelamatkan lingkungan yang semakin terbebani sampah plastik. Ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi sampah 30%, termasuk sampah plastik, pada 2050.
Produksi sampah memang jadi masalah tersendiri karena terjadi peningkatan setiap tahun. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebut jumlah sampah di daerah perkotaan hampir 38,5 juta ton per tahun dengan pertumbuhan 2-4% setiap tahunnya. Jika secara nasional, jumlahnya sampai mencapai 200.000 ton per hari dengan 17%-nya merupakan plastik
Dari angka 17% sampah plastik tersebut, terdapat 62% sampah kantong belanja atau kresek. Selain itu pengenaan cukai terhadap kantong kresek juga untuk membatasi konsumsi, mengawasi pedarannya, dan mengontrol dampak negatifnya.
Hanya kebijakan positif seperti ini perlu konsistensi. Pasalnya tak jarang sebuah kebijakan begitu saja berhenti di tengah jalan. Sebetulnya inisiatif tidak menggratiskan kantong plastik saat belanja di ritel modern sudah muncul sejak Februari 2016 lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Waktu itu kantong plastik tidak bisa lagi diperoleh dengan gratis.
Namun kebijakan yang sempat sukses dalam menurunkan penggunaan plastik secara signifikan ini tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang jelas. Satu-satunya alasan yang dikemukakan waktu itu adalah tidak ada regulasi yang mengatur soal penjualan kantong plastik kepada warga.
Gerakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sebelumnya juga digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Desember 2018 lalu menyebut akan membuat peraturan gubernur mengenai diet plastik di Ibu Kota ini.
Ada banyak alasan mengapa kebijakan membatasi penggunaan kantong plastik perlu didukung semua pihak, terutama warga Kota Jakarta. Kita tahu bersama sampah plastik sangat merusak lingkungan karena sifatnya yang lama terurai. Sampah plastik juga sudah demikian parah mencemari lautan sehingga mengancam ekosistem laut.
Mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah puluhan tahun memang tidak mudah. Namun mendisiplinkan masyarakat melalui peraturan juga perlu dilakukan. Peraturan yang dibuat nanti penting untuk memuat sanksi bagi mereka yang melanggar agar timbul efek jera. Dua stakeholder utama yang menentukan sukses tidaknya kebijakan ini adalah industri sebagai produsen plastik dan masyarakat selaku pengguna. Maka dari itu partisipasi dan kerja sama masyarakat dalam masalah ini sangat diperlukan.
Ke depan diharapkan kebijakan ini tidak dihentikan di tengah jalan sebagaimana sebelumnya. Pemerintah perlu diminta agar lebih serius mendukung langkah ini, terutama dengan menyiapkan regulasi sebagai payung hukum. Tugas Kementerian LHK untuk membuat aturan. Hanya payung hukum secara nasional tersebut belum juga terbit hingga kemarin.
Kita perlu meniru negara maju yang sudah jauh melangkah dalam hal menjaga lingkungan dari plastik. Salah satunya Singapura. Di negara tetangga ini ada kampanye Bring Your Own Bag atau Bawa Kantong Anda Sendiri sejak 2007. Kampanye pemerintah Singapura cukup efektif sehingga terjadi penurunan konsumsi kantong plastik sampai 60%.
(Rani Hardjanti)