Reforma Agraria Era Presiden Jokowi-JK, Apa Hasilnya?

JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan kepada Ombudsman RI terkait tinjauan dan evaluasi 4 Tahun Implementasi Agenda Reforma Agraria Jokowi-JK.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, pada awal pemerintahan Jokowi-JK telah menegaskan komitmen untuk menjalankan reforma agraria sebagai program prioritas melalui redistribusi tanah 9 juta hektare (ha), yang dibagi dalam 4,5 juta hektare redistribusi tanah. Dan 4,5 juta hektare legalisasi tanah kepada petani dan rakyat kecil, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019.

"Dalam empat tahun ini, Pemerintah Jokowi-JK selalu setiap kesempatannya mengakui telah menjalankan reforma agraria dengan perhutanan sosial dan sertifikasi tanah. Namun luput pada pembicaraan dan melaporkan perkembangan realisasi redistribusi tanahnya dan kepada siapa itu diberikan," ujarnya di kantor Ombudsman RI Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca Juga: Sederet PR Besar Pemerintah Wujudkan Reforma Agraria

Dia menjelaskan, pada rentang waktu tersebut, publik juga melihat anomali-anomali di lapangan ditandai dengan terus meningkatnya eskalasi konflik, korban yang jatuh akibat penanganan represif kepada masyarakat oleh aparat dan keamanan swasta di lapangan.

"Jadi, pada 1 dekade pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, konflik agraria di wilayah perkebunan hampir selalu menempati posisi pertama," tuturnya.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Perhatikan Supply Side, Ini 3 Fokus Utamanya

Dia menambahkan, pada periode 2015-2018, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 1.771 letusan konflik agraria di Indonesia. "Sebanyak 642 letusan konflik terjadi di sektor perkebunan yang melibatkan HGU-HGU perusahaan negara dan swasta," ungkapnya

Sementara itu, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, laporan KPA terkait kinerja reforma agraria kepada Ombudsman dinilai sangat tepat, karena nantinya bisa mengundang pemerintah dengan adanya hal tersebut.

"Setelah adanya pelaporan ini, kami juga nanti akan mengundang beberapa pihak dari pemerintah untuk menanyakan bagaimana kinerjanya untuk reforma agraria," pungkasnya.

(Feby Novalius)