Sri Mulyani: Jangan Ada Mark Up Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkesempatan untuk menjadi pembicara dalam acara simbolis peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit II Dieng dan Patuha, proyek milik PT Geo Dipa Energi (Persero). Dalam kesempatan tersebut dia pun menyinggung peran pemimpin di perusahaan energi untuk bisa menjaga integritas.

Seperti diketahui, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek PLTU Riau-1 pada 23 April 2019.

Acara yang berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut diantaranya dihadiri oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur Regional Bisnis Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN Djoko Abumanan, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Riki Firmandha Ibrahim. juga sejumlah tenaga ahli di bidang energi. Selain itu hadir pula pihak dari Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Baca Juga: Long Weekend, Sri Mulyani Pilih Jadi Juru Masak

"Indonesia yang paling penting semua profesi punya integritas dan komitmen, jangan setiap profesi justru membuat mark up (anggaran)," ujarnya dalam sambutannya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Dia menyatakan, umumnya oknum yang memiliki kekuasaan lebih tinggi di sebuah perusahaan bisa menawarkan kecurangan yang menyebabkan kerugian negara. "Melakukan mark up, yang seharusnya 6 sen per KWH jadi 17 sen per KWH. itu 10 sen adalah ongkos orang-orang perantara yang tidak jelas," ujarnya.

Sri Mulyani menekankan, jika Indonesia dijaga dengan integritas dan profesionalisme dari seluruh bangsanya maka dapat memanfaatkan dengan baik kekayaan yang dimiliki, khususnya dalam hal energi. Terlebih Indonesia berada dalam ring of fire atau cincin api pasifik, yang artinya dari sisi positif Indonesia memiliki energi panas bumi yang banyak.

"Kita diberi karunia oleh Tuhan dengan kekayaan alam ini. Tapi malah enggak kita tuai, itu karena kesalahan kita sendiri," katanya.

Oleh sebab itu, dia berpesan kepada jajaran di Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), PT PLN, juga PT Geo Dipa untuk bersama-sama bisa mengembangkan energi geotermal di Tanah Air yang memang potensinya sangat besar.

"Kami di Kemenkeu siap kerjasama dengan Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menko Perkeonomian, Menko Kemaritiman dan seluruh BUMN, terutama PLN untuk bisa kembangkan karunia Tuhan yang luar biasa bagi bumi Indonesia. Wong diberi hadiah enggak bisa menggunakan," katanya,

Khususnya untuk jajaran di PT Geo Dipa yang tengah menggarap proyek PLTP tersebut, Bendahara Negara itu menekankan untuk bisa menjadi profesionalisme dan tak melakukan tindakan korupsi.

"Kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian ini memiliki peran penting untuk Geo Dipa bisa mencapai potensi produksinya yang sebanyak 1.000 MW. Saya berharap itu bisa diwujudkan dengan seluruh masalah hukum bisa dijaga. Tentu perlu komitmen Pak Riki dan seluruh jajarannya untuk selalu profesional menjaga integritas dan tidak lakukan korupsi. Itu penting," pungkasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)