Kepala Bappenas Buka-bukaan Lokasi Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA - Saat menyampaikan paparan pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin siang, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ada tiga alternatif yang dibahas dalam kajian rencana pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta itu.

Alternatif pertama adalah ibu kota tetap di Jakarta tetapi dibuat government district atau distrik khusus untuk pemerintahan, yaitu daerah di seputaran istana dan Monas dan sekitarnya itu akan dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga.

“Itu adalah alternatif pertama yang berarti harus tentunya mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas,” jelas Bambang seraya menambahkan, kerugiannya tentunya ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia dan dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Senin (29/4/2019).

 Baca Juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Biaya Rp466 Triliun

Alternatif kedua, seperti Putra Jaya di Malaysia, adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta, misalnya di seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan. Tetapi kelemahannya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Metropolitan Jakarta.

Atau alternatif ketiga yaitu memindahkan ibu kota langsung ke luar Jawa, seperti contoh misalkan Brazil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh ya Amazon, kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne. Demikian juga Astana-Kazakhstan karena ibu kotanya ini dipindah lebih dekat ke arah tengah dari negaranya dan Naypyidaw yang juga lebih ke dalam negara Myanmar.

Untuk alternatif pertama yaitu distrik khusus pemerintahan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, harus dibuat konektivitas dengan LRT atau monorel sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor kementerian/lembaga di seputaran istana dan Monas.

 Baca Juga: Jokowi Putuskan Ibu Kota Indonesia Dipindah ke Luar Jawa

Untuk alternatif kedua, alternatifnya radius 50 sampai 70 km dari Jakarta, misalkan daerah yang pernah dibahas zaman Presiden Soeharto yaitu Jonggol-Jawa Barat maupun daerah Maja yang ada di Banten.

“Nah kemudian ketiga, memindahan ibu kota ke luar Jawa. Intinya kita ingin lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 58% dari PDB tapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa,” terang Bambang seraya mengingatkan, syarat utamanya adalah kembali lagi kepada ketersedian lahan yang luas karena pada intinya adalah membangun kota baru, dan tentunya akan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit di samping tentunya para ASN harus bersedia untuk pindah dari posisi mereka sekarang di Jakarta ke kota baru tersebut.