Ada 8.959 Sengketa Lahan, Terbanyak Konflik Antar Masyarakat

JAKARTA - Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mencatat ada 8.959 kasus sengketa lahan yang didata oleh BPN dan 56% dari jumlah tersebut adalah konflik lahan antara masyarakat dengan masyarakat lain.

"Di BPN sengketa lahan yang tercatat 8.959 kasus, tapi (dari jumlah itu) ada yang selesai ada yang masuk. Dari 8.959 kasus, 56% adalah konflik antarmasyarakat, misalnya antara tetangga dengan tetangga, 15% konflik lahan antara orang dengan badan hukum, dengan perusahaan, HGU (pemilik hak guna usaha), BUMN, 0,1% konflik antara badan hukum dengan badan hukum dan 27% sengketa masyarakat dengan pemerintah misalnya masyarakat dengan TNI," kata Sofyan Djalil seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Sofyan menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas dengan topik Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

"Yang sekarang perlu tindakan khusus penyelesaikan masyarakat dengan pemerintah karena UU Keuangan Negara menyebutkan aset negara tidak bisa dieksekusi. Selama tidak bisa dieksekusi maka kita tidak mampu menyelesaikan termasuk misalnya sengketa masyarakat dengan TNI, ini perlu penyelesaian tersendiri," ungkap Sofyan.

 Baca Juga: Presiden Jokowi: Segera Tuntaskan Kasus Sengketa Tanah Rakyat!

Sementara konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat itu menurut Sofyan relatif lebih mudah diselesaikan.

"Kalau bisa kita mediasi dan di beberapa daerah kita gerakkan pengadilan adat untuk mereka selesaikan, kalau tidak bisa juga maka dibawa ke pengadilan, siapa yang menang nanti kita eksekusi," tambah Sofyan.