Ada 8.959 Sengketa Lahan, Terbanyak Konflik Antar Masyarakat

Sedangkan konflik lahan yang terjadi antara individu dengan badan hukum, menurut Sofyan juga punya banyak masalah namun mulai ada jalan keluarnya dengan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) No 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

"Sehingga yang agak rumit memang konflik masyarakat dengan pemerintah seperti antara masyarakat dengan TNI. Ada ketentuan aset pemerintah tidak bisa dikesekusi. Jadi meski sudah mengantongi keputusan Mahkamah Agung tidak bisa diekseksi, tinggal bagaimana ada perubahaan UU Keuangan Negara sehingga ada penyelesaian masasalah sampai tuntas. Kalau mau menggugat sampai ke MA pun tidak bisa dieksekusi karena aset negara tidak bisa dieksekusi," jelas Sofyan.

 Baca Juga: Jokowi: Program Sertifikasi Tanah Selesai Sebelum 2024

Senada dengan Sofyan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berharap rakyat tidak kalah dalam sengketa lahan.

"Dia (rakyat) tidak punya sertifikat, surat-surat kurang kuat, berhadapan dengan surat-surat yang lengkap, kalah. Ya jangan dibiarkan begitu saja kalah. Lihat saja substansinya kalau memang mereka sebenarnya sudah di situ dari awal ya sudah kasih saja mereka. Bicarakan dengan perusahaannya atau kalau di wilayah hutan dengan LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," kata Darmin.

(Dani Jumadil Akhir)