Guru Diprioritaskan pada Seleksi Pegawai Kontrak Setara PNS

Adapun alokasi untuk CPNS dan PPPK adalah 50%:50% dan diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawain Negara (BKN) Mohammad Ridwan sebelumnya juga mengungkapkan, instansi pusat dapat mengusulkan PPPK untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional.

Pegawai non-PNS yang masih aktif bekerja dapat di beri kesempatan untuk mengisi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk instansi daerah, usulan kebutuhan ASN harus memperhatikan ketersediaan anggaran dengan prinsip zero growth.

Jumlah penerimaan ASN tidak boleh melebihi angka pensiun. Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar pemerintah daerah. Tidak berbeda dengan instansi pusat, usulan kebutuhan ASN instansi daerah juga berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan PPPK dan jumlah PNS yang masuk batas usia pensiun 2019.

Namun untuk instansi daerah harus mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dengan PNS dan luas wilayah. Selain itu melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan diklat dasar bagi CPNS.

Baca Juga: Sri Mulyani Masih Hitung Jumlah PNS yang Terima THR

Redistribusi Guru

Bersamaan dengan rekrutmen ini, Kemendikbud berencana melakukan redistribusi guru yang harus dilakukan daerah seusai proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi rampung.

Tujuannya agar tidak ada lagi sekolah tertentu yang hanya diisi guru PNS, sedangkan di sekolah lain, katanya, pengajarnya hanya dikawal oleh guru honorer. ‘’Jadi harus dibagi secara merata pada jenjang SD dan SMP sehingga pemerataan program pendidikan berkualitas akan segera terealisasi,’’ jelasnya.

Guru besar Universitas Negeri Malang itu mengaku sangat memahami bahwa ketimpangan antarsekolah masih sangat tinggi. Menurutnya disparitas ini akan semakin tinggi jika tidak ada kemauan, terutama dari daerah untuk segera melakukan kebijakan redistribusi guru.

Dia khawatir keinginan pemerintah untuk segera melakukan pemerataan pendidikan yang berkualitas itu pun akan tersendat. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menandaskan perlunya pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan pengembangan SDM, termasuk guru.

“Perhatian itu mulai dari merekrut, pengembangan karier, dan juga pelatihan yang sungguh-sungguh,“ katanya di Gedung Guru, Jakarta, kemarin. Unifah menjelaskan, pihaknya berharap kekurangan guru bisa diatasi selama lima tahun pemerintahan mendatang sehingga kebutuhan guru pun bisa dipenuhi di seluruh daerah.

Dosen Universitas Negeri Jakarta ini mengungkapkan, pemenuhan kebutuhan guru ini penting sebab saat ini kekurangannya menyentuh angka satu juta orang. Dia juga berharap, pemerintah akan terus mengangkat guru honorer sebagai PNS.

(Neneng Zubaedah/Dita Angga)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)