Pemerintah Siapkan Standarisasi dan Sertifikasi Aspal Buton

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menyiapkan standarisasi dan sertifikasi mutu aspal Buton olahan agar sumber daya alam asal Sulawesi Tenggara itu bisa memimpin pasar dunia.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan sertifikasi mutu produk aspal Buton menjadi permasalahan yang menghambat pengembangan aspal Buton (asbuton).

 Baca Juga: Pembangunan Jalan Sepanjang 709 Km Pakai Aspal Buton

Dia menyebut beberapa produsen aspal buton olahan sudah melakukan tes dengan metode uji SNI pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tujuan untuk memenuhi standarisasi.

"Beberapa jenis aspal Buton olahan yang sudah diuji dengan Metoda Uji SNI yaitu B5/20 dan B50/30, di samping produksi jenis-jenis aspal Buton olahan tersebut, untuk mengganti aspal minyak maka pemerintah harus mendorong pengembangan industri aspal Buton ekstraksi penuh (full extraction) yang bersertifikasi," katanya seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Berdasarkan data izin usaha pertambangan (IUP) aspal Buton dari tiga kabupaten Buton yang mencapai luas sekitar 30.904 hektare dan data deposit aspal Buton dengan jumlah luas 37.653,78 hektare, total cadangan aspal Buton mencapai 662.960.267 ton. Sayangnya, pemanfaatan Aspal Buton baru mencapai 70.000 ton.

 Baca Juga: Menteri PUPR Sebut Aspal Buton Kualitas Tinggi

Oleh karena itu, lanjut Agung, pemerintah daerah harus mengambil peran dalam masalah penataan IUP yang aktif baru 10 persen guna mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Aspal Buton harus menjadi ikon nasional, tak hanya nasional tapi harus sampai internasional. Kalau semangatnya sudah sama pasti akan bisa selesai, semangat untuk negara dan bangsa," tambahnya.