Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Jakarta Juga Harus Dibenahi

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk tetap membenahi Jakarta kendati terdapat rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

"Tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya Jakarta ini dan sekitarnya harus hidup. Jadi maksud saya, kita jangan hanya memindahkan ibu kota ke Kalimantan tetapi Jakarta sebagai tempat pebisnis juga harus tetap dibenahi," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Raden Pardede di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

 Baca Juga: Ini Desain Lengkap Ibu Kota Baru, Mulai dari Rencana hingga Kriterianya

Dia menjelaskan bahwa masalah di Jakarta dan wilayah sekitarnya saat ini ditengarai berkaitan dengan masalah lingkungan, air dan polusi, tetap harus diatasi jangan sampai hal-hal itu tidak dijawab.

Kalaupun pemerintah pada akhirnya mewujudkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, masalah Jakarta dan wilayah sekitarnya yang perlu dilihat sekarang dan ke depannya harus tetap dicarikan solusinya, jangan sampai pemerintah nantinya hanya melihat dan terfokus pada ibukota baru.

"Dari sisi bisnis, kita melihatnya bahwa Jakarta harus tetap diperbaiki, itu dulu yang utama. Karena kalau tidak diperbaiki, nanti jangan sampai harga-harga aset di Jakarta turun," kata Raden Pardede.

 Baca Juga: Rincian Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp500 Triliun

Kadin sendiri mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan oleh pemerintah, selama keuangan pemerintah bisa memadai untuk pindah ke Kalimantan.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR RI-DPD RI menyatakan meminta izin kepada bangsa Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Menurut Joko Widodo, ibu kota negara bukan hanya simbol tapi menjadi representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, serta tidak bergantung kepada energi fosil.

 

Presiden Joko Widodo mengatakan sumber pendanaan pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan akan didorong dari kolaborasi partisipasi perusahaan swasta, BUMN ataupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan dana APBN.

(Dani Jumadil Akhir)