Ralat IKN di Kaltim, Menteri Sofyan Nyatakan Presiden Masih Lirik 3 Provinsi

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil membantah jika ibu kota akan pindah dari Jakarta menuju Kalimantan Timur (Kaltim). Menurutnya, Presiden Joko Widodo masih belum memutuskan daerah Kalimantan mana yang akan jadi ibu kota baru.

Baca Juga: Menteri ATR Ralat Ucapan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Menurut Sofyan, ada beberapa alternatif titik di Kalimantan yang menjadi ibu kota baru. Salah satunya adalah Kalimantan Timur yang disebutkannya beberapa waktu lalu.

Selain Kaltim, kata Sofyan, masih ada daerah lain yang berpeluang jadi ibu kota baru. Seperti Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah.

Dari tiga provinsi tersebut, ada dua daerah yang sudah dilihat langsung secara serius oleh Presiden Joko Widodo adalah Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur.

“Tapi sampai sekarang belum diputuskan alternatifnya seperti Pak Menko (Darmin Nasution) bilang masih ada Kalteng, Kalsel, Kaltim. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kaltim,” ujarnya saat ditemui di BPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Menko Luhut: Belum Diputuskan

Menurut Sofyan, saat ini pemerintah masih menyisakan dua kajian lagi. Kajian tersebut dilakukan oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Itu kajian yang sedang dikerjakan Bappenas saya enggak tahu permasalahan teknis,” ujarnya.

Menurut Sofyan, dalam kajian tersebut ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah faktor bencana, sebab ibu kota baru ini harus bebas dari bencana.

“Ya banyak faktor banyak faktor (syarat ibu kota baru),” ucapnya.

Menurut Sofyan, setelah studi rampung barulah Presiden Joko Widodo akan mengumumkan lokasi titik ibu kota baru. Ada beberapa alternatif yang menjadi pilihan ibu kota baru seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan.

“Enggak enggak masih ada dua studi lagi kata Presiden. Dan itu dikerjakan oleh Bappenas saya enggak ikut rapat. Saya enggak tahu seperti apa. Setelah studi itu lengkap baru Presiden akan umumkan,” jelasnya.

(Feby Novalius)